EKBIS.CO, JAKARTA -- Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyatakan, siap mengembangkan ekonomi syariah. Organisasi ini pun mendukung pnluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
"Organisasi ini ada untuk membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi syariah, baik di sektor keuangan maupun sosial. IAEI bertujuan mengembangkan kegiatan ilmu syariah malui riset," kata Wakil Ketua IAEI Halim Alamsyah, dalam Pembukaan Silahturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis, (27/7).
IAEI meyakini, ekonomi syariah berpotensi besar di Indonesia. Sebab, pada 2016, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 258,7 juta jiwa dengan sekitar 85 persen di antaranya merupakan Muslim.
"Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.
Hal itu terutama dalam mendukung pendanaan prioritas seperti pembangunan, pendidikan, pertanian, dan proyek infrastruktur lainnya. Ia menilai, meski keuangan syariah telah hadir di Tanah Air selama lebih dari 20 tahun, namun perkembangannya belum sesuai harapan. Fakta itu tercermin dari pangsa pasar keuangan syariah Indonesia yang masih relatif kecil, hanya 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional di 2016.
Capaian tersebut jauh berada di bawah beberapa negara lain seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, lalu Malaysia 23,8 persen, serta Uni Arab Emirates 19,6 persen. Hal itu pula yang melatarbelakangi pemerintah membentuk KNKS melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS.
Komite tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Kemudian ada Dewan pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintah dan otoritas terkait di antaranya Menki Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Agama, OJK, BI, LPS, dan sebagainya.
Di sini, kata Halim, IAEI sebagai mitra strategis KNKS dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dengan begitu, bisa berkontribusi nyata bagi umat dan bangsa Indonesia pada umumnya.
