EKBIS.CO, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai skema penggunaan divestasi 51 persen dari Freeport Indonesia yang paling realistis yaitu melalui BUMN bersama perusahaan swasta nasional.
Namun, Bhima menjelaskan, skema tersebut tetap sulit untuk langsung membeli 51 persen saham Freeport itu. Karenanya, menurut dia, pembelian saham bisa dilakukan dengan mencicil 10 persen terlebih dulu secara bertahap selama 10 tahun ke depan sesuai aturan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan BUMN yang perlu diberikan saham tersebut, bisa Antam ataupun BUMN tambang yang lain.
"BUMN yang sekarang mendekat kan Antam, skenarionya mungkin Antam isa beli saham Freport 10 persen dulu, secara bertahap melalui skema penerbitan utang baru, jadi dengan menerbitkan obligasi lokal atau local bond. Tapi pada ujungnya nanti untuk membeli kepemilikan saham di Freeport," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (29/8).
Bhima juga mengingatkan, jika pada akhirnya pemerintah memilih untuk menggandeng swasta nasional bersama BUMN, maka harus diperiksa kembali apakah ada saham Freeport di dalam perusahaan swasta nasional itu. Sebab, jangan sampai swasta nasional yang digandeng itu diisi saham asing. Bila ini yang terjadi, tentu sama saja dengan sebelumnya.
Meski skema BUMN-Swasta nasional yang paling realistis, Bhima mengakui, memang tetap berat untuk dilakukan. Lantaran, harga komoditas Antam dan Inalum sempat menurun karena kondisi pada 2014 lalu. Sehingga agak berat untuk mengakuisisi 10 persen saham Freeport.
Freeport Indonesia selama ini mengklaim valuasi sahamnya bernilai sekitar Rp 100 triliun. Angka ini termasuk perhitungan cadangan emas bawah tanah. Sedangkan perhitungan pemerintah tidak memasukan cadangan tersebut dan menginginkan valuasi sahamnya sesuai dengan harga pasar tanpa memperhitungkan cadangannya.
Jika merujuk pada klaim Freeport itu, lanjut Bhima, maka setidaknya BUMN bersama swasta nasional itu harus mempersiapkan sekitar Rp 10 triliun untuk pembelian 10 persen saham Freeport. "Kalau hanya BUMN yang beli Rp 10 triliun ini agak berat, maka skenarionya tadi, dengan menggandeng swasta nasional tapi tetap harus hati-hati," kata dia.
