EKBIS.CO, BANDAR LAMPUNG -- Untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) Lampung ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Istana Kepresidenan memanggil pimpinan dua perusahaan perkebunan. Dua perusahaan ini belum bersedia lahan perkebunannya diganti rugi.
Rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi percepatan pembangunan JTTS memutuskan memanggil PT Great Giant Pineapple (GGP) dan PT Lambang Jaya (LJ), untuk membicarakan proses lanjutan pembebasan lahan di Istana Presiden. Pembebasan lahan yang terkena lahan kedua perusahaan tersebut masih berjalan alot.
Belum tuntasnya pembebasan lahan ini akan memengaruhi proses pembangunan. Padahal tenggat pembebasan lahan seharusnya selesai Juli-Agustus 2017. Selain itu, rapat memutuskan meninjau lapangan guna melihat kemajuan fisik pembangunan JTTS ruas Bakauheni – Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar - Pematang Panggang pada awal Oktober 2017.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS Lampung Adeham mengatakan, tim percepatan pembangunan jalan tol menggelar secara rutin rakor dan evaluasi progres pembangunan jalan tol di Lampung. "Hal ini menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Presiden, karena ini termasuk proyek strategis nasional," kata Adeham, Jumat (1/9).
Rapat tersebut menilai perlu percepatan pengadaan tanah PT GGP dan PT LJ dapat dipakai paling lambat 8 September 2017, sehingga tim appraisal segera turun ke lapangan.
"Kami ingin mencari solusi terbaik bagi perusahaan yang belum memberikan izin atas penggunaan lahan yang dilintasi jalan tol. Diharapkan pembangunan jalan tol dapat segera dilaksanakan," kata Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden (KSP) Darmawan Prasodjo seperti rilis yang diterima Republika dari Biro Humas dan Komunikasi Publik Setdaprov Lampung, Jumat (1/9).
Pada rapat koordinasi tersebut, secara umum KSP mengapresiasi Pemprov Lampung yang berperan aktif dalam mempercepat pembangunan ruas jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang. Pemprov dinilai bukan hanya berperan aktif melaksanakan kebijakan, tetapi memimpin dan mengoperasionalkan kegiatan di lapangan secara aktif.
