EKBIS.CO, DEPOK -- Peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rizal E. Halim menilai, biaya isi ulang (top-up fee) seharusnya dilakukan oleh perbankan secara efisien. Tujuan efisiensi itu, kata Rizal agar gerakan nasional nontunai bisa membantu produktivitas ekonomi secara nasional. "Pembebanan fee top up dengan argumentasi biaya investasi perlu di-clear kan karen ada banyak infrastruktur sistem yang bisa dimanfaatkan seperti Near Field Communication (NFC)," katanya, Kamis (21/9).
Menurut Rizal, pembebanan top up fee tidak perlu dilakukan jika nasabah mengisi di penerbit kartu (on us) berapapun besarannya. Untuk top up fee melalui pihak ketiga atau mitra (off us) biaya maksimal Rp 1.500 per transaksi. "Untuk off us akan terbuka persaingan yang sehat untuk mitra-mitra yang bisa lebih efisien," kata Rizal.
Gerakan nontunai untuk e-toll bisa saja disinkronisasi dengan kartu debit atau e-money lainnya. Menurut Rizal, jangan sampai semua bidang transaksi memiliki kartunya. "Untuk itu bisa dibayangkan kita punya kartu begitu banyak sehingga menjadi tidak efisien. Perbankan harus bisa lebih kreatif dan efisien, jangan terlalu manja," kata Rizal, yang juga anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Sebelumnya Bank Indonesia resmi menetapkan tarif maksimum pengisian saldo uang elektronik dengan cara off us atau lintas kanal pembayaran sebesar Rp 1.500. Adapun, cara on us atau satu kanal, diatur dengan dua ketentuan yakni gratis dan bertarif maksimum Rp 750.
Cara off us adalah pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda, atau melalui mitra seperti melalui pasar swalayan dan pedagang ritel lainnya. Sedangkan cara on us adalah pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, di Jakarta, Kamis, menjelaskan penetapan batas maksimum biaya isi saldo off us uang elektronik sebesar Rp 1.500, tujuannya untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. "Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian," ujar Agusman.
