EKBIS.CO, JAKARTA -- Pakar transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebutkan, subsidi untuk angkutan umum perlu ditambah untuk mewujudkan transportasi umum humanis di daerah. Menurutnya, daerah yang sudah mendapatkan bantuan bus dari pemerintah tidak bisa beroperasi karena terkendala anggaran.
"Subsidi angkutan umum terlalu kecil jika dibandingkan dengan subsidi moda kereta," ungkap Djoko, Rabu (18/10).
Djoko menjelaskan, pada 2017, subsidi untuk bus perintis, yang tersebar di Nusantara, sebesar Rp 124,5 miliar. Sementara, subsidi untuk moda kereta api mencapai Rp 2,1 triliun. Di mana sebanyak 65 persennya atau sekitar Rp 1,348 triliun diberikan untuk subsidi pengguna kereta api listrik Jabodetabek.
"Penikmat moda kereta hanya publik di Jawa dan du Sumatera. Upaya memperbesar atau menambah subsidi angkutan umum adalah untuk memenuhi target 34 kota yang harus memliki bus sistem transit atau BRT," terang Djoko.
Menurut Djoko, dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2015-2019, selain pengadaan 3.000 bus, ada juga target 34 kota yang punya BRT. Ia mengatakan, hingga saat ini, target tersebut masih jauh dari harapan.
"Pasalnya, daerah-daerah yang sudah mendapatkan bantuan bus tidak bisa segera mengoperasikannya karena terkendala anggaran," kata Djoko.
Di daerah, lanjut dia, APBD tidak cukup mampu untuk memberikan subsidi bagi semua trayek bus umum. Karena itu, kata Djoko, diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Djoko menyebutkan, di Solo, tahun ini mendapatkan hibah 45 unit bus. Tapi, hingga sekarang belum bisa dioperasikan karena tidak ada anggarannya.
"Di kota Pangkalpinang, mereka mendapatkan hibah lima bus juga belum dioperasikan dengan alasan yang sama. Di Jakarta, mungkin sudah bisa mandri karena APBD-nya cukup tinggi," jelas Djoko.
Selain itu, menurut dia, harus diakui pula banyak daerah yang kepala daerahnya kurang bergairah dalam menata transportasi umum. Karena menurutnya, hal tersebut tidak menghadirkan profit.
"Selain memberikan bus ke daerah, berilah bantuan operasional. Perlu kerjasama antara Kemenhub, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk segera mewujudkan transportasi umum humanis di daerah," terang dia.
