EKBIS.CO, JAKARTA -- Program BBM satu harga menjadi satu prestasi dalam perwujudan energi berkeadilan. Ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan keadilan pada wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T) di Indonesia.
"Kalau kita mau membawa negara dalam porsi energi berkeadilan maka negara perlu mengentaskan kemiskinan," ujar Wakil Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Archandra Tahar dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (23/10).
Ia menambahkan, selama ini BBM untuk jenis tertentu di wilayah Jawa dijual di bawah Rp 10 ribu per liter. Namun untuk jenis yang sama di wilayah bagian timur Indonesia dijual tinggi bahkan hingga Rp 100 ribu per liter.
Tidak mudah dalam mewujudkan BBM satu harga ini. Ia menjelaskan, sejak 2016 pihaknya melakukan sinkronisasi dari segi regulasi. Lalu pada 2017 dilakukan pendirian lembaga penyalur dari Pertamina dan swasta yang ditargetkan 54 penyalur tahun ini. "2018 targetnya 50 penyalur dan 2019 ditargetkan 46 penyalur," katanya.
Selain BBM satu harga, program Jaringan Gas Kota yang dapat dinikmati oleh rumah-tangga di perkotaan jiga telah dilakukan. "Program ini hanya mengenakan biaya pengeluaran gas rumah tangga Rp 90 ribu per bulan," kata dia.
Manfaat jaringan gas kota tersebut diyakini akan lebih hemat, praktis dan aman dibandingkan tabung LPG yang dijual sekitar Rp 150 ribu per tabung di pasaran.
Capaian lain yang telah dilakukan tiga tahun ini berupa program pembagian Converter Kit BBM yang dibagikan gratis untuk nelayan. Dengan begitu, nelayan dapat berhemat dalam pengeluaran biaya BBM-nya. "Ini menjadi bagian dari subsidi energi dari pemerintah untuk nelayan," ujar Archandra.
Menurut data yang dimiliki ESDM, tahun 2017 telah dibagikan sebanyak 16.981 unit conventer kit bagi nelayan. Setidaknya, nelayan dapat berhemat biaya operasional melaut sebanyak Rp 30 ribu - 50 ribu per hari.
Sedangkan untuk energi listrik yakni program elektrifikasi listrik yang memiliki target hingga 93,08 persen secara nasional pada 2019 dan program listrik 35 ribu MW yang terus diperbaiki pelaksanaannya.
