EKBIS.CO, BEKASI -- Pemerintah pusat menargetkan penambahan jumlah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Jasa dan E-Warong masing-masing sebanyak 500 buah. Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung menjelaskan, penambahan jumlah Kube Jasa dan E-Warong sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Dengan adanya Kube Jasa dan E-warong tersebut, kata dia, merupakan wadah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan usaha bersama. "500 Kube Jasa dan 500 E-Warong ini akan terwujud sampai akhir tahun karena setiap kabupaten kota kita telah bikin sebanyak 10-15 unit," ujar Andi ZA di sela-sela acara sosialisasi Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) Melalui E-warong di Bekasi, Jawa Barat di Bekasi, Selasa (24/10).
Andi mengatakan, pemerintah memberikan modal sebesar Rp 20 juta bagi Kube Jasa dan sebesar Rp 10 juta rupiah untuk rehab E-Warong. Pemerintah berharap kelompok usaha tersebut bisa menjadi agen perbankan melalui berkerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). "Mereka ke depan bisa menjadi agen bank. Untuk itu kita terus berikan pendampingan agar bisa berkembang," ucap Andi.
Penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun ini sebanyak 1,28 juta KPM. Adapun pada 2018, penerima BPNT ditargetkan meningkat menjadi 10,73 juta KPM.
Andi menerangkan, KPM BPNT menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan yang diperuntukkan membeli kebutuhan pangan tertentu, seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula. "Infrastruktur yang telah disiapkan adalah Himbara, RPK, dan Kube. Ini yang diharapkan akan memberikan percepatan penurunan gini rasio," kata Andi.
Sementara, Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kemensos Naziarto mengakui, masih banyak kendala di lapangan dalam mengembangkan Kube Jasa dan E-Warong. Di antara masalah itu, terkait minimnya pengetahuan KPM mengenai pengelolaan bisnis. "Kendala ini akan kita atasi dengan memberikan pendampingan dan bantuan akses ke perbankan. Ini akan merangsang KPM untuk bisa mandiri dalam berusaha," tegas Naziarto.
Terkait penerima manfaat yang meningkat, lanjut Naziarto, Kemensos telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) guna menyiapkan bibit ayam petelur. Hal itu sudah memperhitungkan pengeluaran terbesar masyarakat miskin adalah beras dan telur. Jika setiap KPM menyisihkan Rp 110 ribu per bulan untuk membeli 1 kilogram (kg) telur, maka kebutuhan telur mencapai 1,28 juta kg tahun ini.
Dengan perluasan BPNT mencapai 10 juta KPM, maka kebutuhan telur menjadi 10 juta kg per bulan. "Maka kami sudah mengkomunikasikan dengan Mentan untuk penyiapan bibit ayam petelur," kata Naziarto.
