EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget karena ada pemerintah daerah (pemda) yang serapan anggarannya baru 10 persen. Anggaran ini sangat kecil dengan kucuran dana daerah dari pemerintah pusat.
"Ini serapannya rendah sekali. Saya masih ragu masa serapan baru 10,11,13 persen. Dibaca ndak ini? Nggak usahlah nanti kaget, saya hanya geleng-geleng saja lah," kata Jokowi ketika memaparkan serapan anggaran daerah di depan para kepala daerah, Selasa (24/10).
Jokowi menyampaikan, dirinya sudah sering mengingatkan agar setiap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa diserap sesegera mungkin. Penyerapan yang digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur daerah akan memberikan dampak baik bagi daerah tersebut.
Sayangnya hingga saat ini masih banyak daerah yang serapan anggaranya masih kecil. Sangat sedikit daerah yang bisa menyerap anggaran hingga 70 persen. Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data yang diterima Jokowi berhasil menyerap APBD 2017 mencapai 76 persen. Garut di angka 65 persen, dan Kabupaten Ciamis 60,6 persen.
Selain penyerapan anggaran yang jauh di bawah rata-rata, Jokowi juga menyinggung masih ada daerah yang memarkir anggarannya di perbankan. Padahal dana tersebut seharusnya dibelanjakan untuk program Pemda, bukannya disimpan agar berbunga. Persentase kas Kabupaten Tangerang di perbankan mencapai 38 persen, Jember 36 persen, Kota Tangerang 32 persen, dan Sidoarjo 31 persen.
"Jangan sampai kita sudah transfer ke daerah dari penerimaan pajak, duitnya tidak digunakan. Malah diparkin di bank-bank. Kerja dinas-dinas yang tidak menggunakan (anggaran)," ujar Jokowi.
Dia kembali mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan Pemda akan berdampak banyak pada perekonomian masyarakat dan daerah tersebut. Uang yang berputar akan menghidupkan roda perekonomian yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dan negara.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung penggunaan dana desa yang belum maksimal. Sejauh ini hanya ada dua Kabupaten yang berhasil memanfaatkan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.
Pertama, Kabupaten Tulung Agung berhasil membangun jalan sepanjang 679 km, dan jembatan 1.975 meter. Kemudian nomor dua adalah Kabupaten Jembaran yang mampu membangun jaan 129 km, jembatan, dan empat unit pasar. "Kita akan awasi terus Bupati, Walikota agar dana desa ini tepat sasaran. Dana ini harus bisa termanfaatkan," ujarnya.
