EKBIS.CO, BANDUNG -- Peta laut Indonesia dinilai perlu segera dibuat. Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, saat ini banyak persoalan terjadi di wilayah laut tidak terselesaikan karena tidak adanya peta laut.
Luhut mencontohkan, pada kasus kapal asing yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat, Indonesia menjadi pihak yang disalahkan. Karena, Indonesia tidak dapat mempunyai bukti kewilayahan yang kuat akibat tidak ada peta laut.
"Kita harus segera membuat peta laut. Namun tidak bisa dilakukan dalam waktu sebentar," ujar Luhut seusai memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unpad di Graha Sanusi Hardjadinata, Jumat (3/11).
Luhut mengatakan, dengan adanya peta laut tersebut akan menguatkan posisi Indonesia. Sehingga, dapat meminimalisir persoalan yang muncul karena tidak adanya peta wilayah. Apalagi, saat ini laut merupakan 79 persen dari wilayah Indonesia. "Namun kekuatan hukum laut Indonesia terbatas," katanya.
Menurut Luhut, hukum laut Indonesia adalah Unpad. Dengan menyadari pentingnya hukum laut, maka Indonesia harus mampu membuat peta laut yang baik. "Kita harus melakukan studi mendalam. Sehingga harus kuat dalam hukum laut," katanya.
Salah satu caranya, menurut Luhut, dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yakni, dengan menyekolahkan mahasiswa program doktor di bidang hukum laut. Nantinya mereka dapat membantu menyusun kebijakan hukum laut. Indonesia pun, harus mampu menjadi poros maritim dunia. "Penguatannya melalui aspek hukum sehingga kita tidak dimainkan pihak lain," katanya.
Sementara menurut Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, tantangan ke depan tidaklah sederhana. Padahal Indonesia memiliki riwayat tokoh Kemaritiman yang luar biasa yaitu Mochtar Kusumaatmadja. Tahun ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan luar biasa. Salah satunya rintisan pengelolaan Kemaritiman. "Kita harus memperkuat segi hukum laut yang kurang. Ini akan menjadi motivasi kuat,"katanya.
Tri mengatakan, Unpad telah mengalokasikan sejumlah grant untuk riset di bidang hukum internasional. Ada juga fast track bagi calon sarjana untuk menempuh program master. Dengan demikian, sumber daya manusia akan lebih cepat berkembang. "Unpad juga memiliki marine station di Pangandaran juga Maluku Corner yang akan jadi pusat unggulan Unpad di bidang kemaritiman," katanya.
