EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan berdampak pada sektor perekonomian. Menurut dia, ada efek tidak langsung yang ditimbulkan selepas langkah Negeri Paman Sam tersebut.
"Kalau terjadi konflik besar lagi, pasti perdagangan menurun," ujarnya seusai memberikan Penghargaan Paramakarya di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (8/12).
Dampak konflik besar, menurut JK, tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga terhadap harga minyak dunia. Sebab, fluktuasi harga komoditas, seperti minyak bumi, di pasar global kerap dipengaruhi situasi geopolitik.
Lebih lanjut, JK kembali menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia yang menyesalkan keputusan Trump. Oleh karena itu, lanjut dia, persoalan ini akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI) di Turki, Rabu (13/12). Rencananya, Presiden Joko Widodo akan hadir dalam KTT tersebut.
Direktur The Community Of Ideological Islamic Analys (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, secara aktual, kebijakan Trump sangat potensial menjadi stimulan lahirnya kemarahan dunia Islam. "Dan, tidak terkecuali datang dari kelompok yang dianggap radikal," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/12).
Selain itu, lanjut Harits, keputusan sepihak Trump juga dianggap bisa mendorong munculnya reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Karena, potensi umat Islam Indonesia akan bereaksi keras memang terbuka lebar. Di samping Indonesia, masih menurut Harits, dampak kebijakan konyol tersebut cepat atau lambat juga akan menargetkan simbol-simbol barat di Palestina maupun dunia Islam.
Secara politis, menurut Harits, keputusan Trump mempertajam posisi dan eksistensi penjajahan Israel atas tanah Palestina dan Quds (Yerussalem) adalah kota kunci. Penguasaan atas wilayah tersebut menjadi simbol final hegemoni Israel atas Palestina. \"Kebijakan Trump ini bodoh dan menjadi bom waktu yang bisa mengoyak kedamaian impian banyak pihak,\" kata Harits.
Negara-negara Amerika Latin menyuarakan ketidaksepakatan dan protes terhadap keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut negara-negara tersebut, keputusan Trump melanggar berbagai kesepakatan serta resolusi internasional.
Duta Besar Bolivia untuk PBB Sacha Llorenti telah meminta agar Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan guna membahas keputusan Trump. Ia mengungkapkan, pertemuan ini rencananya digelar di kantor pusat PBB di New York, AS, Jumat (8/12) pagi waktu setempat.
Llorenti mengatakan, keputusan Trump terkait Yerusalem telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. "Keputusan ini juga merongrong upaya untuk mencapai resolusi damai dalam konflik Palestina-Israel," ujarnya seperti dikutip laman Anadolu Agency.
Pemerintah Uruguay, yang juga telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas keputusan Trump, menolak keputusan tersebut. "Keputusan (Trump) ini tidak membantu memperbaiki iklim perdamaian dan saling menghormati yang dibutuhkan untuk mencapai solusi yang komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah," kata Pemerintah Uruguay dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Venezuela pun menolak keputusan Trump dan menyebut pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan langkah sewenang-wenang oleh AS. "Keputusan ini tidak dikonsultasikan dan berupaya memperluas keberadaan ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki," ungkap Kementerian Luar Negeri Venezuela dalam sebuah pernyataan.
Kementerian Luar Negeri Ekuador juga menyuarakan pendapatnya. Mereka menilai, keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan memiliki dampak buruk di daerah tersebut.
Pemerintah Kuba turut mengkritik keputusan Trump. Kuba berpendapat keputusan Trump telah melanggar kepentingan sah rakyat Palestina. “Hal ini juga memiliki konsekuensi serius terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah,” kata Kementerian Luar Negeri Kuba dalam siaran persnya.
Pemerintah Argentina menyesali keputusan Trump. Argentina mengatakan, AS jelas telah melanggar kesepakatan dan resolusi yang diterbitkan oleh Majelis Umum PBB. Argentina berharap AS dapat menimbang kembali keputusannya sambil mengingat resolusi-resolusi PBB yang telah dikeluarkan terkait Yerusalem.
Sedikit berbeda, Pemerintah Meksiko mengambil sikap yang cenderung netral. "Meksiko akan mempertahankan hubungan bilateral yang akrab dengan Israel dan Meksiko juga akan mendukung klaim historis rakyat Palestina," kata Kementerian Luar Negeri Meksiko.
(Mabruroh/Marniati, Pengolah: Muhammad Iqbal).
