EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini di bawah 10 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, target ini sudah disampaikan di DPR dan diharapkan bisa tercapai.
"(Angka kemiskinan) 10,2 persen itu kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10 persen," kata Bambang Brodjo usai sidang Kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).
BPS mengumumkan pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibandingkan September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016.
Bambang juga mengatakan untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen, perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut. Saat ini, ungkap dia, kelompok yang sangat miskin, yakni yang hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan.
"Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran," katanya.
Lebih lanjut Bambang menuturkan, tingginya angka kemiskinan pada 2016 lalu akibat pemberian rastra dan subsidi di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. "Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan 10 persen menjadi lebih mungkin," ujarnya.
Presiden Joko Widodo, saat membuka sidang kabinet paripurna, meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. "Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016," tutur Presiden.
Tapi Presiden mengakui, pemerintah masih memiliki 'pekerjaan rumah' untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. "Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," tambah Presiden.
Ia juga memerintahkan agar program cash for work baik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.
"Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work," kata Presiden.
