EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan. keputusan Pemerintah untuk mengimpor 500 ribu ton beras disebabkan oleh ketersediaan beras dalam negeri berkurang.
"Kita kan ada harga patokan, kalau di atas harga patokan maka Bulog harus menjual. Tetapi ini karena stok kurang, maka harus impor dulu baru dijual. Tetapi kalau turun harga, maka dia membeli supaya naik. Memang begitu sistemnya," kata Wapres Kalla usai melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (13/1).
Kurangnya produksi beras dalam negeri disebabkan antara lain oleh keadaan cuaca yang mengakibatkan kualitas beras tidak maksimal. "Biasanya yang tidak diambil (Bulog) itu kalau (karena) hujan, jadi basah, ya susah juga. Tetapi kalau dia (beras) banyak, yakinlah kalau produksi banyak pasti akan dibeli oleh Bulog," jelasnya.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand tersebut tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada dana APBN, itu pasti. PPI (PT Perusahan Perdagangan Indonesia) menjadi pintu sehingga kami bisa mengatur. Mereka nanti bisa bermitra dengan pengusaha beras," kata Mendag.
Keputusan Pemerintah untuk mendatangkan beras dari Vietnam dan Thailand tersebut diambil setelah melakukan operasi pasar sejak November - Desember 2017 lalu.
Hasilnya, operasi pasar tersebut tidak terlalu memberi pengaruh terhadap penurunan harga. Bahkan, pada awal Januari 2018, harga beras medium berada di kisaran Rp11.000 per kilogram, atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp9.450.
