EKBIS.CO, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis kegiatan usaha pada 2018 akan lebih baik dibandingkan 2017. Pertumbuhan yang positif tersebut terutama didukung faktor internal kondisi dalam negeri.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan, pada kuartal akhir 2017 beberapa sektor usaha memang mengalami penurunan. Salah satunya sektor pertanian yang disebabkan faktor musiman.
"Jadi memang sesuatu yang wajar. Tapi kalau sektor-sektor lain masih tumbuh walaupun relatif tidak sebesar sebelum tahun 2015. Tapi kan namanya usaha ada siklusnya, sektor pertanian memang turun," kata Hariyadi saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (14/1).
Apindo: Daya Saing Kelapa Sawit Perlu Ditingkatkan
Dia menambahkan, sektor perikanan justru semakin tumbuh setelah Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sektor perkebunan juga tumbuh positif karena kenaikan harga minyak kelapa sawit.
Menurutnya, pengusaha menghadapi sejumlah hambatan pada 2017. Terutama yang paling berat di sektor ritel. Sebab, daya beli masyarakat menengah ke bawah turun yang disebabkan banyak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lima tahun terakhir. Kemudian kelas menengah menunda belanja mereka.
"Jadi ada pengaruh di 2017 kemarin relatif agak sedikit berat. Imbasnya ke mana-mana, properti tidak tumbuh, konsumsi relatif menurun," imbuhnya.
Dia berharap, pertumbuhan kegiatan usaha pada 2018 jauh lebih baik dibandingkan 2017. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan kegiatan usaha 2018 antara lain, dari segi kegiatan politik ada dampak kucuran dana dari kontestansi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada akan mendorong pengeluaran dana yang akan menggerakkan ekonomi.
Selain itu, adanya kegiatan Asean Games akan banyak turis yang masuk ke Indonesia. "Dari segi kondisi makro yang akan membaik. China sudah membuka untuk impor batubara itu pengaruh ke Indonesia. Faktor ekspor kita akan lebih baik," ucapnya.
Untuk mendorong pertumbuhan kegiatan usaha, lanjutnya, Apindo fokus pada kebijakan pemerintah supaya pemerintah tidak membuat kebijakan kontraprodukfit. Dia juga meminta agar para pengusaha segera membicarakan jika ada hambatan usaha. "Seperti yang dibilang Pak Presiden kondisi makro tidak ada apa-apa kok situasi melambat. Jangan sampai ada inkonsistensi kebijakan publik," ujarnya.
