Eni menilai, pembentukan holding Migas tidak hanya sekadar menggabungkan dua perusahaan dan memperbesar aset saja. Ia menilai, pemerintah perlu menata terlebih dahulu tata kelola migas secara keseluruhan agar tak terjadi tumpang tindih persoalan.

 

"Mestinya tunggu dulu penyelesaian UU, baru kemudian holding. Selain itu juga, holding perlu persetujuan DPR, meskipun niat dan tujuan holding itu baik, kalau tidak ada pengawas dari DPR, itu bahaya," ujar Eni, Kamis (18/1).

 

Eni menilai pemerintah harusnya menunggu rampungnya pembahasan RUU migas yang sedang digodok oleh DPR, hal ini tidak lain agar tata kelola kelembagaan migas dapat diperbaiki secara holistik dan tidak terjadi kerancuan. Apalagi menurut Eni, langkah pemerintah membentuk holding tanpa persetujuan DPR merupakan salah langkah.

 

"Untuk dipahami, jika pembentukan holding ini tidak mampu mengkonsolidasikan nilai aset, maka tujuan holding untuk memperbesar neraca keuangan sebagai jaminan mendapatkan tambahan modal akan tidak tercapai. Dengan demikiam ekspansi usaha yang diharapkan tidak terjadi dan bisnis perusahaan hanya berjalan seperti biasanya," ujar Eni.