EKBIS.CO, Oleh: Eko Widiyatno, Andrian Saputra
Tamba, petani di Desa Pegalongan, Kabupaten Banyumas, tampak resah saat ditemui, Kamis (18/1). Keresahan ini terasa wajar saat Republika membuka percakapan perihal rencana pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras.
Ia menyebut, tanpa ada impor beras, harga beras akan anjlok pada saat musim panen raya pertengahan Februari 2018. Situasi bakal bertambah rumit apabila beras impor masuk.
"Yang untung adalah petani yang bisa memanen beras Januari ini karena harga gabah masih tinggi. Sedangkan kami yang baru panen pertengahan Februari, masih belum tahu akan mendapat harga gabah berapa. Tapi, kami pastikan anjlok sekali karena akan ada beras impor," ujar Tamba dengan nada pasrah.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua Kelompok Tani Margijaya Desa Pegalongan ini mengaku petani tidak pernah menikmati harga yang baik setiap kali panen. Bahkan, sering kali harga gabah di tingkat petani anjlok sangat jauh di bawah HPP (harga pembelian pemerintah).
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, HPP untuk GKP ditetapkan sebesar Rp 3.700 per kg. Sedangkan untuk GKG ditetapkan sebesar Rp 4.600. Ketentuan HPP sebesar itu berlaku untuk harga di tingkat penggilingan, bukan di tingkat petani.
Padahal, lanjut dia, harga jual sesuai HPP sudah tidak rasional. HPP hanya pas untuk menutup biaya membeli benih, pengolahan tanah, membeli pupuk, dan ongkos tenaga kerja. "Sudah tidak ada untungnya," kata Tamba menjelaskan.
Keresahan juga terasa di lumbung padi terbesar di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen. Para petani dan penggilingan waswas impor beras bakal menghancurkan harga di pasaran.
Salah seorang petani, Ahmad Saifuddin, menjelaskan, harga beras yang meroket berimbas pada keuntungan petani yang memanen pada Januari ini. Pedagang beras pun harus membayar dengan harga tinggi. Meskipun di sisi lain, kondisi itu jelas membuat konsumen kelabakan.
Ahmad menilai impor beras sebagai solusi pemerintah menekan harga malah akan membuat petani sekarat. Padahal, dalam waktu dekat, petani di Kabupaten Sragen siap panen raya. \"Ini justru jadi tanda tanya besar, kenapa impor beras enggak dari kemarin-kemarin? Kok pas mau panen malah impor," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga gabah basah di Kabupaten Sragen Rp 5.500 per kg. Saat panen Februari mendatang, harga diperkirakan anjlok hingga mencapai Rp 4.000 per kg. Sedangkan, harga beras kualitas medium dijual Rp 10 ribu per kg.
Petani di Desa Patrol, Kabupaten Indramayu, Jajo, mengaku pada mulanya bahagia lantaran Februari nanti sawah seluas 0,75 hektare miliknya akan panen. Namun, di tengah rasa bahagianya, terselip rasa cemas.
Ini menyusul keputusan impor beras yang dilakukan pemerintah. "Dari pengalaman yang dulu-dulu, kalau ada impor, harga gabah milik petani akan jatuh," kata Jajo mengeluh.
Ia pun mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada nasib petani. Padahal, penanaman padi di musim kemarau juga menjadi bukti sumbangsih dalam upaya peningkatan produksi padi yang selama ini digencarkan pemerintah.
Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Ciamis memperkirakan panen raya padi akan terjadi mulai pertengahan Februari. Kepala Distan Ciamis Kustini mengatakan, panen sebenarnya terjadi hampir setiap bulan. Hanya saja, panen terjadi dalam skala kecil dan terbatas di titik tertentu sehingga, menurut Kustini, masih belum optimal dalam menopang pasokan beras.
Kustini mengakui, terjadi keterlambatan panen karena kekeringan yang terjadi selama empat bulan. Akibatnya, mayoritas pola tanam berubah dari seharusnya Oktober menjadi November atau Desember. "Berarti panen raya pertengahan Febuari terus sampai Maret," ujarnya.
Beras langka
Keputusan impor 500 ribu ton beras yang diambil pemerintah diduga lantaran kondisi beras yang langka. Ekonom senior INDEF Bustanul Arifin menyebut, ada tiga faktor penyebab beras langka.
Ketiganya, yaitu penetapan harga eceran tertinggi (HET), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan produksi. "Berarti semuanya karena kebijakan pemerintah," kata dia dalam acara diskusi bulanan yang diselenggerakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Gedung Rektorat UI Salemba, Kamis (18/1).
Saat kebijakan HET dirilis September lalu, harga beras mulai merangkak naik dan berdampak pada kelangkaan beras kualitas medium. Bahkan, bisa dibilang tidak ada. Hal itu karena penggilingan memilih mengolah gabah menjadi beras premium dengan harga yang lebih tinggi.
Bustanul mengaku, telah mencoba meminta pemerintah untuk tidak menggunakan HET. Alasannya, pada saat itu masih merupakan masa transisi sehingga masyarakat perlu beradaptasi. Dengan penerapan HET Rp 9.450 per kg untuk beras medium dan Rp 12.800 per kg untuk beras premium, nyatanya membuat beras medium tidak ada di pasaran.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah memperbaiki produksi, melakukan revisi HET, dan kemudian baru melakukan pemantauan secara ketat. Dengan begitu, polemik beras bisa teratasi dalam jangka panjang.
Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengaku, harga beras sepanjang Januari adalah yang tertinggi dalam kurun waktu 40 tahun. Harga beras di PIBC menyentuh Rp13 ribu hingga Rp 14 ribu per kg hari ini.
Ia pun meminta pemerintah mencabut ketetapan HET. "Dihapus saja karena tidak ada artinya," ujarnya. Sebaiknya, kata Zulkifli, harga beras tersebut dikembalikan lagi ke pasar.
(lilis sri handayani/rizky suryarandika/melisa riska putri, pengolah: muhammad iqbal).
