EKBIS.CO, PURBALINGGA -- Laju inflasi di Kabupaten Purbalingga, selama dua tahun terakhir mencatatkan angka terendah dibanding kabupaten lain wilayah eks Karesidenan Banyumas. Kepala BPS Purbalingga, Supri Handayani, pada tahun 2016 angka inflasi di Purbalingga tercatat 2,39 persen, sedangkan laju inflasi di Kota Purwokerto tercatat 2,42 dan Cilacap 2,77.
"Sedangkan pada tahun 2017, angka inflasi di Purbalingga 3,72 persen, atau lebih rendah dibanding Cilacap yang tercatat 3,91 persen dan Purwokerto 4,41 persen," jelasnya dalam apat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Bupati Purbalingga, Selasa (20/2).
Tren seperti ini, menurut Supri Handayani, juga terjadi di awal tahun 2018. Laju inflasi Purbalingga pada bulan Januari 2018 tercatat di angka 0,98 persen, atau lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas yang mencapai 1,29 persen dan Kabupaten Cilacap 1,33 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Agus Chusaini yang hadir dalam kesempatan itu, menyebutkan laju inflasi Purbalingga memang mencatat angka lebih rendah dibanding kabupaten lain di wilayah opersional BI Purwokerto.
"Berdasarkan data BPS, laju inflasi di Kabupaten Purbalingga lebih dipengaruhi sektor administered price atau harga komoditi yang ditetapkan pemerintah. Antara lain oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan pengurusan STNK, pembayaran tagihan telepon, kenaikan tarif angkutan, dan pembayaran tagihan PDAM," jelasnya.
Sementara Bupati Tasdi dalam kesempatan itu menekankan pentingnya penyempurnaan organisasi TPID. Antara lain, dengan menambahkan anggota tim untuk memperkuat kinerja, antara lain dari Badan Keduangan Daerah (Bakeuda), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Apindo (asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.
"Tim nantinya harus bekerja sinergi untuk menyusun rencana kegiatan yang baik agar mampu mengendalikan inflasi," katanya.
Selain itu, Bupati juga meminta agar andil sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih ditingkatkan.
"Kabupaten Purbalingga mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dari Banjarnegara, namun sumbangan produksi pertaniannya relatif sama. Ini yang nilai perlu ditingkatkan," jelasnya.
Untuk itu, Bupati Tasdi meminta agar Bank Indonesia ikut mendukung sektor pertanian, khususnya dalam penanggulanan hama tikus pada lahan pertanian.
"Melalui kegiatan CSR (corporate Social Responsibility)-nya, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan BI untuk ikut membantu petani," katanya.
