EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan menargetkan capaian ekspor hingga 11 persen tahun ini. Kelapa sawit dan turunannya menjadi komoditas ekspor yang dapat mendorong Indonesia memenuhi target tersebut. "Sawit menjadi komoditas yang bisa meningkatkan ekspor dengan cepat," kata Ekonom INDEF Bhima Yudhistira, Rabu (7/3).
Menurutnya, hanya kelapa sawit yang dapat meningkatkan ekspor dengan cepat. Sedangkan tekstil Indonesia saat ini tidak bisa bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Begitu juga dengan alas kaki dan industri baja. Bahkan, impor baja lebih tinggi dari produksi. "Harga CPO meski terkoreksi tetap dalam kondisi baik," kata dia.
Sektor perkebunan yang menjadi primadona ini juga berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Penyerapan tenaga kerja yang jelas hingga 8,2 juta tenaga kerja.
Bhima mengakui, setidaknya di sentra-sentra kelapa sawit, pendapatan masyarakatnya mencapai empat kali lebih tinggi dari garis kemiskinan per provinsi. "Jadi terbukti secara empiris bisa mengurangi kemiskinan di luar jawa," tegasnya.
Sayangnya, kemudahan berbisnis di Indonesia tidak cukup baik. Indonesia sekarang berada di posisi 72 dari sekitar 120 negara. Hal ini terkait kemudahan mendapatkan akses lahan.
Papua menjadi daerah paling sulit mendapatkan akses lahan. Padahal infrastruktur di pulau ini terus digenjot. "Infrastruktur okupansinya berapa persen sedangkan maintenance nya terus jalan. Kita enggak mau infrastruktur jadi sia-sia," tambah Bhima.
Pemerintah pusat telah memastikan adanya kemudahan dalam berinvestasi. Bhima mengatakn, kemudahan memang terjadi di BKPM namun menjadi sulit setelah mengurus regulasi di daerah. Regulasi ini menjadi penyebab investor enggan menanamkan modalnya di bidang perkebunan kelapa sawit. "Investor asing tidak akan tertarik, yang ada bisa beralih ke Malaysia," ujar dia.
Menurutnya, untuk moratorium kelapa sawit sebenarnya pemerintah lebih baik menyelesaikan urusan hukum satu per satu. Bukan memukul rata semuanya yang menghambat perkembangan sektor kelapa sawit.
"Sektor industri di Tanah Air mengkhawatirkan. Investasi yang masuk ke industri manufaktur makin susut lantaran banyak yang masuk ke e-commerce, perdagangan dan ke sektor pariwisata," katanya.
Paket kebijakan ekonomi hingga jilid 16 sudah dikeluarkan pemerintah di tengah deindustrialisasi. Bagi Bhima, banyaknya paket kebijakan ekonomi justru tidak fokus untuk meningkatkan pertumbuhan perkeonomian Indonesia. "Lebih baik sekarang paket kebijakan dirasionalisasi mana yang berjalan," kata dia.
