EKBIS.CO, TUBAN -- Presiden Joko Widodo menghadiri panen raya jagung di Desa Ngimbang, Palang, Tuban, Jawa Timur. Di sela acara itu, Jokowi juga menyerahkan 13 Surat Keputusan Perhutanan Sosial.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah saat ini berupaya mempercepat pembagian surat keputusan pengelolaan perhutaan sosial kepada masyarakat kecil. Selama ini kemudahan surat pengelolaan hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar saja. "Saya kejar Menteri Kehutanan (Siti Nurbaya, Red), jangan bagikan ke yang gede-gede, yang kecil-kecil segera dibagi, sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi.
Jokowi pun berpesan kepada penerima surat keputusan untuk memanfaatkan lahan yang telah diberikan pemerintah. Lahan ini jangan sampai dibiarkan terbengkalai. Karena jika saat pengecekan diketahui ada lahan yang tidak dipakai, Jokowi mengatakan, pemerintah berhak menarik surat keputusan dan memberikan lahan tersebut ke pihak lain yang membutuhkan.
"Jangan pikir saya bagi-bagi, enggak, nanti saya cek lagi. Saya ikuti terus, saya cek, tapi yang ke sini itu intelejen, bener enggak sih kerja atau enggak," papar Jokowi.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, Desa Ngimban yang menjadi salah satu area pelaksanaan program kehutanan sosial yang telah dimulai pada September 2017. Daerah ini memiliki lahan perhutanan mencapai 177 hektare untuk 147 kepala keluarga (KK) yang telah diberikan. Lahan tersebut untuk ditanami berbagai komoditas pangan dan kayu perhutanan.
Hari ini terdapat sekitar 7,5 hektare (Ha) lahan jagung siap panen dengan hasil per ha mencapai 4,5 ton. Meski belum tinggi, tapi Darmin yakin jika benih yang diberikan lebih baik maka jumlah jagung yang dipanen bisa mencapai tujuh juta ton per Ha.
Menurut Darmin, penggunaan lahan di kawasan perhutanan sosil di Tuban cukup baik karena lahan yang dipakai adalah dengan merehabilitasi lahan kosong dengan pola tumpang sari. Lahan ini menghasilkan pohon jati dan tanaman fisik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. "Dampak ekologinya juga baik sekali pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Darmin.
