EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, desentralisasi ekonomi belum berhasil meski otonomi daerah telah berjalan hampir dua dekade. Ia menilai, upaya mengurangi kesenjangan antardaerah salah satunya justru terhambat dengan jumlah pemerintah daerah yang tidak ideal.
"Kita kurang hati-hati mengelola desentralisasi itu sendiri. Desentralisasi politik memang jalan karena ada Pilkada, desentralisasi fiskal jalan karena ada DAU (Dana Alokasi Umum) untuk mengurangi ketimpangan daerah, kemudian desentralisasi administrasi juga berjalan. Tapi, ada satu jenis yang belum berhasil yaitu desentralisasi ekonomi karena daerahnya terlalu banyak," ujar Bambang dalam peluncuran Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Kamis (22/3).
Bambang menjelaskan, Indonesia mengalami perubahan drastis sejak undang-undang Otonomi Daerah lahir pada 1999. Sejak itu, ia mengatakan, pemekaran daerah terus terjadi dari hanya sekitar 300 Kabupaten/Kota menjadi sekitar 500 Kabupaten/Kota saat ini.
Ia mengaku, daerah tanpa kewenangan akan sulit berkembang seperti masa sebelum reformasi. Hal itu karena setiap daerah memiliki skala ekonomi untuk berkembang. Akan tetapi, jelasnya, jika daerahnya terlalu banyak maka biaya tetap akan semakin banyak. Skala ekonomi suatu daerah pun akan lebih kecil karena daerah itu menjadi tidak lebih mandiri dibandingkan memiliki area yang lebih besar.
"Kalau desentralisasi daerah juga tidak bisa terlalu kecil. Kalau terlalu kecil maka dia akan bergantung pada daerah lain. Terlebih, otonomi itu menciptakan ego antar daerah.Yang namanya kerja sama antar daerah itu enak diomongkan tapi susah diiimplementasikan," kata Bambang.
Baca juga, Ketua MPR Soroti Tinggi Ketimpangan Ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa masih mendominasi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 58,49 persen. Menurut Bambang, hal itu berpotensi menimbulkan masalah mengingat ukuran Jawa lebih kecil dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Oleh karena itu, ujar Bambang, kesenjangan antar daerah perlu untuk segera diatasi.
Bambang mengaku, Pemerintah Daerah perlu untuk bisa memberdayakan anggaran yang dialokasikan dengan efektif.
