EKBIS.CO, SEMARANG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara maju sekalipun bisa menjadi miskin jika salah mengambil kebijakan atau policy.
"Kalau negara mengambil policy salah, bisa rusak. Jangan dikira negara yang sudah maju akan maju terus," katanya, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Senin (9/4).
Pada kesempatan itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan kuliah umum berjudul "Digital Disruption: Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia 2045".
Sosok kelahiran Bandarlampung, 26 Agustus 1962 itu mencontohkan Argentina sebagai negara yang memiliki tingkat kehidupan yang sama dengan negara-negara di Eropa Barat pada 1800-an, seperti Belgia dan Belanda.
Namun, kata dia, sekarang ini tingkat perekonomian Argentina hanya sekitar seperempat atau sepertiganya dari negara-negara yang tadinya sejajar dengan mereka pada 1800-an.
"Sama kayanya dengan Belgia, sama kayanya dengan Netherland (Belanda--Red). Tetapi, 100 tahun terus-menerus negara itu dengan policy yang salah. Baru sekarang mulai bangkit lagi," katanya.
Policy atau kebijakan merupakan salah satu dari empat pondasi yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045, selain kualitas manusia, kualitas infrastruktur, dan kualitas kelembagaan.
Negara yang tadinya miskin pun, kata dia, seperti Korea Selatan bisa menjadi negara yang advance. "Apa Korsel terbebas dari masalah korupsi? Enggak. Kemarin mantan presidennya baru saja dihukum karena masalah korupsi, tetapi mereka bangkit terus. There its correction," katanya .
Jadi, kata dia, kalau ada di Indonesia yang ditangkap karena korupsi, tidak masalah, asalkan ditangkap dan diadili secara baik. Selain itu, yang lainnya bangkit untuk terus memperbaiki.
Pondasi pertama, kata dia, adalah kualitas manusianya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, karakter, nilai, integritas, profesionalisme, termasuk sosial dan budaya.
"Kedua, kualitas infrastruktur. Makanya, Presiden RI Joko Widodo betul-betul memfokuskan membangun manusia dan infrastruktur. Tanpa itu, Indonesia tidak akan siap membangun pondasi untuk 2045," katanya.
Ketiga, kata Sri, kualitas dari kelembagaannya sebab manusia yang baik dan infrastruktur baik tidak akan berjalan maksimal kalau lembaganya korupsi, tidak profesional, tidak efisien, dan tidak melayani.
"Makanya, saya ingatkan lembaga, baik swasta maupun pemerintah, untuk profesional, integrity, efisiensi, dan melayani. Jadi, lembaga dan policy menjadi sangat penting," katanya menegaskan.
