EKBIS.CO, SEMARANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Pertamina tidak takut merugi karena menjual bahan bakar minyak jenis premium.

"Pemerintah 'kan sudah memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Pertamina itu tambahan pendapatan bersihnya setahun mungkin Rp 7-8 triliun," katanya, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu petang.

Dengan pengelolaan Blok Offshore North West Java (ONWJ) oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE), kata mantan Menteri Perhubungan itu, kemungkinan Pertamina mendapatkan sekitar Rp1-2 triliun.

Baca juga, Premium Langka, ESDM Kirim Surat Teguran ke Pertamina. 

Hal tersebut diungkapkan Jonan saat meninjau Area Pengatur Beban (APB) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng.

"Ini dikasih lagi delapan blok. Ya, memang kecil-kecil. Tetapi, kalau delapan blok nilainya Rp1 triliun setahun atau Rp2 triliun masak 'enggak' ada? Jadi, itu total aja setahun pendapatannya Rp10 triliun. Itu kan dikasih 20 tahun," katanya.

Dikurangi pendapatannya dari menjual premium, kata dia, Pertamina mendapatkan tambahan pendapatan dari pengelolaan blok tersebut. Sehingga seharusnya sama saja pendapatannya akan bertambah.

"Kalau dikurangi pendapatan dari jual premium kan ketambahan ini. Bedanya apa? 'Kan sama aja, pendapatannya bertambah. Coba lihat tahun lalu keuntungan bersih setelah pajak berapa? Rp32 triliun," sebutnya.

Jonan mencontohkan PLN yang mencatatkan nilai investasi sampai Rp1.200 triliun yang hanya mampu mencetak laba bersih pada 2017 sekitar Rp4 triliun tidak mempersoalkan investasi.

"Yang ini enggak ribut investasi, yang sana ribut gimana. Pertamina belajarlah dari PLN. Kami memang lagi mencari apa yang pemerintah bisa mendukung lagi supaya harga BBM tetap terkendali," katanya.

Pengendalian harga BBM itu, kata Jonan, bukan karena tahun politik, tetapi semata-mata mempertimbangkan daya beli masyarakat yang terbukti dengan protes masyarakat ketika terjadi kelangkaan premium.

"Buktinya, ketika premium kosong masyarakat protes. Karena, harga pertalite dirasakan masyarakat lebih tinggi dibanding premium. Kalau daya beli masyarakat enggak ada masalah, kan enggak protes," katanya