EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS belum mengkhawatirkan. Menurut dia, penguatan dolar AS juga terjadi pada mata uang lain di dunia. "Sebenarnya kan kalau penyebab awalnya kita tahu. Ini sebenarnya karena memang dolar AS-nya membaik terhadap berbagai mata uang," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/4).
Darmin mengatakan, tren pergerakan nilai tukar rupiah belum pada taraf mengkhawatirkan. Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah bisa memberikan dampak negatif dan juga positif kepada perekonomian. "Selalu saja ada hal positif-negatifnya yang bisa dibaca atau diduga oleh pasar. Jadi, pada akhirnya, saya cenderung mengatakan, memang ada perkembangan seperti itu, tapi tidak usah terlalu khawatir," ujar Darmin.
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adrianto, mengatakan, gejolak situasi keuangan global membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Pada Senin (23/4), nilai tukar rupiah telah menembus level Rp 13.900 per dolar AS. Untuk menghadapi hal itu, pemerintah akan memperkuat sejumlah kebijakan fiskal.
"Situasi global masih sangat kondusif. Volatilitas sektor keuangan saat ini lebih sebagai respons jangka pendek," ujar Adrianto melalui pesan singkat pada Senin (23/4).
Adrianto mengatakan, pelemahan kurs terhadap dolar AS juga terjadi di negara lain sebagai imbas situasi keuangan global. Beberapa isu ekonomi global termasuk di antaranya adalah kebijakan di Amerika Serikat.
Meski begitu, Adrianto menyebut, ekonomi global masih diperkirakan tumbuh positif di level 3,9 persen pada 2018 dan 2019. Oleh karena itu, situasi global secara umum dinilai masih sangat kondusif. Dalam menghadapi pelemahan rupiah, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan fiskal agar kepercayaan investor tetap terjaga.
"Kita dorong ekspor, termasuk koordinasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Kementerian Perdagangan, perbaikan iklim investasi melalui kebijakan pajak dan insentif pajak, dan kebijakan untuk terus menjaga kesehatan APBN," ujar Adrianto.
