EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi terhadap potensi keluarnya modal asing yang bisa menggerus nilai tukar rupiah terutama menjelang rapat Komite Pasar Terbuka The Federal Reserve AS (FOMC) pada 14 Juni 2018.
Bank Sentral akan menentukan kebijakan untuk menstabilisasi pasar keuangan, termasuk mengendalikan nilai tukar rupiah dan juga langkah antisipasi tekanan sepanjang 2018, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) ekstra di 30 Mei 2018.
"Karena kami jika ingin melakukan respons cepat, Rapat Dewan Gubernur bisa ditambah. Disamping juga sekaligus langkah pre-emptive (antisipasi) untuk FOMC tanggal 14 juni yang akan datang," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (28/5).
RDG tambahan tersebut digelar sebelum pertemuan FOMC The Federal Reserve, dan hanya berselang dua pekan setelah BI menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada 17 Mei 2018 lalu.
Pelaku pasar keuangan global, jelas Perry, berekspetasi The Federal Reserve/The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 3-4 kali tahun ini, termasuk yang kedua kali pada Juni 2018 mendatang.
Maka itu, Perry melihat tekanan keluarnya arus modal asing yang bisa menurunkan nilai tukar, masih akan membayangi pasar keuangan dalam negeri. Tekanan modal keluar juga datang dari membaiknya data ekonomi Amerika Serikat (AS) dan ekspansifnya kebijakan fiskal AS yang menaikkan imbal hasil obligasi Treasury Bill bertenor 10 tahun.
Perry, yang baru dilantik pada 24 Mei 2018, berkali-kali melontarkan janjinya untuk menerapkan kebijakan moneter yang antisipatif (pre-emptive) dan mendahului tekanan akan datang (ahead of the curve). "Fokus kami jangka pendek melalui kebijakan moneter adalah untuk stabilias nilai tukar," ujarnya.
Perry juga dalam waktu dekat akan menelurkan kebijakan makroprudensial melalui relaksasi Kredit Pemilikan Rumah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, BI melihat pertumbuhan ekonomi domestik bisa mencapai 5,2 persen (YoY).
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah dan Bank Indonesia, beserta anggota lain dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) siap menerapkan kebijakan tegas untuk mengantisipasi tekanan eksternal yang bisa mengganggu stabilitas perekonomian.
Kemenkeu juga berkoordinasi dengan BI di pasar Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga pergerakkan imbal hasil obligasi tetap rasional. "Seluruh komponen KSSK akan terus meningkatkan kewaspadaan dan kita tidak akan segan untuk mengambil tindakan," ujar dia.
