EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mengajak swasta untuk bersama mengembangkan transportasi kereta api (KA). Agar proyek-proyek infrastruktur KA lebih menarik bagi swasta, pemerintah disarankan untuk menyiapkan insentif.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai proyek kereta api jarang diminati swasta karena balik modal serta keuntungan yang akan diperoleh memerlukan waktu lama. Karena itu, menurut dia, pihak swasta perlu distimulus dengan insentif serta kepastian skema, baik untuk pembangunan maupun untuk pengoperasian KA.
"Kereta itu pasti rugi, kalau bangunnya swasta ya pasti rugi, harus ada insentif dari pemerintah dan kejelasan skema, mulai dari skema pembangunan, pengoperasian, pembebasan tanah bisa pakai APBN, pembangunan fisiknya swasta tapi pasti pengembaliannya sangat lama," katanya, Kamis (26/7).
Dia menuturkan sejumlah faktor lainnya yang harus dipertimbangkan adalah jenis kereta, jarak jauh atau jarak dekat, adanya kawasan industri serta konsep permukiman berbasis transportasi atau TOD. "Kalau jarak jauh bagi swasta tidak menarik karena balik modalnya panjang, adapun kereta logistik, tapi kemudian harus dipikirkan kawasan industri end to end, mau pakai TOD tapi sampai saat ini pemahamannya belum jelas," katanya.
Agus menambahkan apabila investasi mahal, akan berdampak pada tarif, sementara itu tidak menjadi menarik bagi masyarakat apabila tarif terlalu mahal."Kalau kemahalan siapa yang mau naik," katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mengajak swasta untuk bersama mengembangkan transportasi kereta api sebagai angkutan massal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Angkutan massal berbasis rel dinilai sangat dibutuhkan karena bukan hanya mengangkut banyak penumpang dan cepat, tetapi juga dapat membentuk budaya baru.
Seperti halnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang akan membangun proyek LRT di Medan, Surabaya, dan Bandung dikarenakan LRT sangat cepat serta dapat melatih budaya tepat waktu dan antre bagi masyarakat.
