EKBIS.CO, JAKARTA -- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus memantau dan mengantisipasi perkembangan kondisi politik di dalam negeri. KSSK menilai dinamika politik bisa menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan.
"Dalam dinamika politik, kalau ada isu-isu yang tidak menjadi isu dalam kondisi normal, bisa menjadi isu tertentu," kata Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (31/7).
Sri Mulyani menjelaskan isu-isu sosial politik yang berkembang dalam periode menjelang pemilihan umum 2019 bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam stabilitas sistem keuangan, apalagi dalam era penggunaan media sosial seperti saat ini. "Teknologi informasi bisa cepat menyebarkan isu. Kami tetap berjaga-jaga agar masyarakat dan sektor keuangan tidak terkena spillover dari isu politik menjelang pemilihan umum," katanya.
Untuk itu, ia memastikan KSSK yang terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus berkomitmen memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. "Kami terus menjaga stabilitas sektor keuangan dari dinamika global dan domestik, maupun risiko ekonomi dan nonekonomi," kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, KSSK menyampaikan stabilitas sistem keuangan pada kuartal II-2018 dalam keadaan terjaga meski terjadi peningkatan tekanan global. Kondisi ini terlihat dari tingkat inflasi terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, cadangan devisa yang masih memadai, tingkat defisit APBN yang terkendali, surplus keseimbangan primer, kinerja perbankan yang membaik, peningkatan pertumbuhan kredit dengan tingkat risiko terkendali serta permodalan perbankan yang kuat.
Meski demikian, terdapat risiko eksternal maupun domestik yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan dalam periode mendatang. Risiko eksternal tersebut adalah efek lanjutan dari kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) serta perang dagang antara AS dengan mitra dagang utamanya.
Sedangkan, risiko domestik, selain perkembangan kondisi politik, adalah upaya menjaga keseimbangan antara defisit neraca transaksi berjalan dengan pertumbuhan ekonomi.
