EKBIS.CO,  JAKARTA -- Nilai neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit 2,03 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ini merupakan defisit tertinggi yang pernah dialami Indonesia sejak 2013 yang mencapai 5,67 miliar dolar AS.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, defisit pada nilai neraca perdagangan dipicu defisit pada sektor migas yang mencapai 1,19 miliar dolar AS dan nonmigas 0,84 miliar dolar AS. "Pergerakannya pada tahun ini, Januari sampai Februari defisit, lalu sempat surplus pada Maret dan defisit lagi pada April dan Mei. Juni surplus lalu Juli kembali defisit," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/8).

Untuk akumulasi neraca perdagangan pada Januari sampai Juli 2018, defisit menjadi lebih lebar yakni 3,09 miliar dolar AS. Apabila dilihat koposisinya, sektor migas menjadi penyebab utama. Kenaikan harga migas yang luar biasa dan kebutuhan migas menyebabkan migas mengalami defisit sampai 6,65 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 10,02 miliar dolar AS dan impornya sebesar 16,67 miliar dolar AS.

Baca juga, Menkeu: Defisit Anggaran 1,02 Persen

Nilai defisit neraca migas tersebut meningkat dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat, pada Januari sampai Juli 2017, defisit neraca migas adalah 4,62 miliar dolar AS. "Gambaran ini harus menjadi peringatan agar pemerintah berhati-hati ke depannya," tutur Suhariyanto.

Di sisi lain, nonmigas surplus 3 miliar dolar AS. Suhariyanto mengatakan, kondisi ini juga dialami oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat yang surplus nonmigas sampai 4,7 miliar dolar AS. India juga mengalami kondisi surplus pada nonmigas dengan nilai 4,8 miliar dolar AS sedangkan Belanda surplus 1,5 miliar dolar AS.

Suhariyanto menjelaskan, pemerintah sudah berupaya mengurangi nilai defisit neraca perdagangan ini. Sesuai hasil rapat kabinet terbatas pada Selasa (14/8), langkah pemerintah antara lain insentif ekspor terhadap industri yang berorientasi terhadap ekspor.

Dari segi impor, pemerintah juga akan mengendalikan. Tahap pertama, mengidentifikasi 500 komoditas yang dapat diproduksi dalam negeri. Komoditas tersebut adalah yang memiliki substitusi dari komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri. "Misalnya kelapa sawit, karet dan plastik," ujarnya.