EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan instrumen obligasi daerah. Hal itu, ujarnya, dapat menjadi alternatif pembiayaan selain mengandalkan dana APBN.
"Ya (obligasi daerah) itu kan alternatif pembiayaan, masa cuma dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) saja. Jadi kita dorong juga supaya mereka lebih kreatif," kata Astera kepada Republika.co.id, Selasa (28/8).
Astera mengatakan, salah satu daerah yang paling siap untuk menerbitkan obligasi daerah adalah Jawa Tengah. Meski, ia mengaku belum bisa menyebutkan nilai obligasi yang akan ditawarkan.
Astera mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh daerah yang siap menerbitkan obligasi. Salah satu arahan pemerintah, kata Astera, dana tersebut digunakan untuk belanja yang produktif seperti infrastruktur. Meski, ia mengaku proses penerbitan obligasi daerah tak semudah proses di korporasi.
"Kalau ini mereka harus konsultasi dengan DPRD, kemudian aturan di daerahnya bagaimana untuk menyiapkan itu. Semua juga harus terukur dan jangan sampai menimbulkan dampak ke nasional," kata Astera.
