EKBIS.CO, YOGYAKARTA – Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyepakati ada sembilan destinasi wisata yang akan dipacu pengembangannya oleh pemerintah. Sembilan destinasi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penerimaan devisa negara.
Dari sembilan destinasi tersebut, menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, sebanyak lima destinasi siap untuk dipasarkan atau lima destinasi prioritas pemasaran. "Empat destinasi wisata lainnya masuk dalam kategori prioritas," kata Menpar dalam jumpa pers Rakor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia mengenai Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Rabu (29/8).
Lima destinasi prioritas pemasaran yakni Bali, Jakarta dan sekitarnya, Riau, Jawa Timur (Bromo-Tengger-Semeru), dan Banyuwangi. Saat ini, ungkap Menpar, Bali memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata nasional sebesar 40 persen, wilayah Jakarta dan sekitarnya sebesar 30 persen. "Sementara Riau berkontribusi sebesar 20 persen," ujarnya.
Sementara itu empat destinasi wisata berdasarkan prioritas adalah: Danau Toba, Boobudur yang mewakli Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Joglosemar), Mandalika, dan Labuan Bajo. Menurut Menpar, kendala utama yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia adalah akses.
Ia mencontohkan Borobudur yang masih kalah pamornya di mancanegara dibandingkan Angkor Watt di Kamboja. "Bandara di Yogyakarta hanya mengkontribusi satu persen direct flight wisatawan mancanegara (wisman)," ujarnya.
Selain itu, kata Arief, kapasitas bandara di Yogyakarta tidak bisa lagi menampung wisman. "Kami meyakini dengan dibangunnya bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) 2019 bisa menampung 400 ribu wisman," katanya menambahkan.
Bandara NYIA ini ditargetkan bisa beroperasi mulai Maret 2019. Bahkan selama lima tahun ke depan, lanjut Arief, Bandara NYIA bisa menampung dua juta wisman.
"Artinya untuk perekonomian Yogya dan JawaTengah akan ada pemasukan devisia dua miliar dolar AS," ujarnya.
