Rabu 29 Aug 2018 19:17 WIB

Pembebasan Pajak BBNKB Genjot Target PAD Jabar

Realisasi pendapatan asli daerah mencapai 72 persen dari target.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Friska Yolanda
Ilustrasi razia kendaraan.
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Ilustrasi razia kendaraan.

EKBIS.CO,  BANDUNG -- Target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar meraih pendapatan asli daerah (PAD) pada 2018 sebesar Rp 11,2 triliun mulai mendekati harapan. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dadang Suharto, upaya pihaknya menggenjot PAD dari sisi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 alias kendaraan baru mulai menuai hasil positif. 

"Target tahun ini PAD bisa mencapai Rp 11,2 triliun, sampai Agustus ini realisasinya sudah 72 persen lebih atau setara Rp 8 triliun lebih, itu dari PKB dan BBNKB 1," ujar Dadang, Rabu (29/8).

Dadang mengatakan, kencangnya realisasi tersebut datang dari program bebas denda PKB dan BBNKB 2 yang digelar pihaknya sejak Juli hingga akhir Agustus ini. "Targetnya dari program tersebut Rp 800 miliar, tapi ini terbagi ke tiap-tiap Samsat bebannya, ada yang sudah 100 persen, ada yang 75 persen, ada yang lebih," katanya.

Namun, menurut Dadang, ia juga menilai sejumlah layanan dan inovasi Bapenda seperti E-Samsat, Tabungan Samsat (T-Samsat) juga memberikan pengaruh signifikan pada kesadaran wajib pajak dalam membayar. "Ada kontribusi positif juga dari layanan berbasis IT, karena sekarang jauh lebih mudah membayar pajak," katanya.

Sementara menurut Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan, ia  memberikan evaluasi untuk sektor pendapatan yang dipimpin Bapenda. Menurutnya, penunggak pajak kendaraan sekitar 30 persen menuntut adanya kolaborasi bersama aparat penegak hukum, seperti pola operasi gabungan bersama Tim Pembina Samsat hingga Polsek. "Ini terbukti memiliki efek psikis cukup efektif bagi pemilik/pengguna kendaraan bermotor," katanya.

Kedua, kata dia, perlu dibangun sistem transaksi terpadu berbasis perbankan dalam intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang memungkinkan dimanfaatkan bersama oleh provinsi dan kabupaten/kota. Ketiga, Kepala P3D se-Jawa Barat sebagai garda terdepan Bapenda Jabar dapat mengawal seluruh target pencapaian.

“Keempat, dengan pencapaian yang semakin meningkat, Jawa Barat dapat terus membangun dan mencapai target-target pembangunan  untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement