Rabu 19 Sep 2018 19:18 WIB

Pertumbuhan 5,3 Persen Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan

Target 5,4 persen sulit tercapai karena ketidakpastian global.

Red: Friska Yolanda
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat Rapat Paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima laporan hasil pembahasan RAPBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid saat Rapat Paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/7).

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2019 perlu untuk diupayakan. Jika bisa diusahakan, pertumbuhan ekonomi ini diharapkan bisa ditingkatkan mengurangi pengangguran dan kemiskinan Nusantara.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid di Jakarta, Rabu (19/9), menyatakan pihaknya dan pemerintah sepakat terhadap asumsi makro bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2019 dipatok sebesar 5,3 persen. "Pemerintah tetap yakin dan optimis bahwa pada 2019 pertumbuhan 5,3 persen akan diupayakan," kata Jazilul.

Ia mengakui masih ada sejumlah pihak yang pesimistis dengan angka pertumbuhan 5,3 persen. Namun demikian, angka itu penting untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Patokan angka itu, ujar dia, dinilai merupakan keputusan yang paling rasional setelah mempertimbangkan berbagai perkembangan ekonomi nasional dan kondisi perekonomian global. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2018 sulit tercapai karena adanya ketidakpastian global.

"Kita rencanakan 5,4 persen, tapi mempertahankan itu sudah perjuangan besar, bisa-bisa turun ke 5,3 persen," kata Darmin Nasution ditemui di Jakarta, Jumat (14/9).

Menko Perekonomian mengatakan salah satu penyebab target pertumbuhan ekonomi 2018 tidak tercapai adalah kinerja perdagangan internasional yang belum membaik seiring dengan melemahnya ekspor maupun impor. Darmin memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kinerja ekspor dengan memperbaiki proses kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terintegrasi (OSS).

Pemerintah mengharapkan penyediaan sistem OSS ini bisa mendorong pemilik modal untuk berinvestasi atau memulai usaha dalam industri berbasis ekspor maupun subtitusi ekspor. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menekan impor migas, terutama solar, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan, dengan mewajibkan penggunaan biodiesel (B20).

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement