Kamis 20 Sep 2018 08:34 WIB

Selamatkan Peso, Argentina Terbitkan Banyak Surat Utang

Penerbitan surat utang bertujuan untuk meraup dana sekitar 232 miliar peso

Red: Nidia Zuraya
Surat Utang Negara (SUN)
Foto: ist
Surat Utang Negara (SUN)

EKBIS.CO, BUENOS AIRES -- Pemerintah Argentina mengeluarkan lebih banyak utang pada Rabu (19/9) melalui penerbitan surat utang negara jangka pendek atau treasury bills (T-bills) bertenor 160-hari. Kebijakan penerbitan surat utang ini dalam upaya untuk menopang peso yang lemah.

"Pemerintah menawarkan T-bills (di Argentina disebut Lecap) dalam mata uang lokal dengan bunga empat persen," kata Kementerian Keuangan Argentina dalam sebuah pernyataan.

Seri terbaru dari Lecap, yang jatuh tempo pada Februari 2019, bergabung dengan seri sebelumnya yang dikeluarkan pada 17 September dalam mata uang peso atau dolar AS dengan suku bunga 4,0 persen dan 3,45 persen. Surat utang itu juga jatuh tempo pada 2019.

Penerbitan surat utang bertujuan untuk meraup dana sekitar 232 miliar peso (sekitar 5,8 miliar dolar AS) yang diperkenalkan ke pasar pada Selasa (18/9).

Menurut Bank Sentral Argentina (BCRA), selama dua hari ke depan, rencananya adalah terus mengambil modal lokal dengan mengeluarkan lagi 150 miliar peso (3,75 miliar dolar AS) dalam surat utang negara dan 100 miliar peso (2,5 miliar dolar AS) dalam instrumen lain.

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan permintaan peso, dan mencegah suntikan moneter dari dampak harga barang dan jasa, atau mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk dolar AS. Setelah beberapa minggu berfluktuasi, pasar uang telah stabil dalam beberapa hari terakhir, berkat intervensi yang kuat oleh bank sentral melalui cadangannya, kementerian mengatakan.

Dolar AS diperdagangkan pada 40 peso pada Rabu (19/9), menurut Banco Nacion yang dikelola negara, dari tingkat 18 peso terhadap dolar pada awal tahun.

Argentina sebelumnya meminta Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempercepat pencairan pinjaman 50 miliar dolar AS yang diberikan kepada negara itu. Negara itu menginginkan pembayaran yang dijadwalkan untuk 2020 dan 2021 dipercepat menjadi 2019.

sumber : Antara/Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement