EKBIS.CO, JAKARTA -- Masalah impor beras kembali menjadi polemik setelah Kepala Bulog Budi Waseso tak mau lagi menerima beras impor. Dia menyebutkan bahwa sampai Juni 2019 cadangan beras pemerintah aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.
Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.
Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk beras sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100 ribu ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, stabilitas pasokan beras di musim kemarau terjadi karena langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) menjelang musim kering.
Sebelumnya, pekan lalu, Mentan Amran Sulaiman dan Dirut Bulog Budi Waseso saat melakukan pengecekan ketersediaan beras di dua pasar induk Ibukota, Pasar Induk Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jumat (14/9). Ketika itu Buwas menjelaskan mengapa hanya sedikit beras Operasi Pasar (OP) Bulog yang terserap.
Sebabnya stok beras di pasar masih banyak. Dari tugas OP yang diterima Bulog sebanyak 15 ribu ton per hari, hanya 2000-3000 ton saja yang terserap setiap harinya.
Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo yang juga ada di lokasi mengemukakan, ini terjadi karena pasokan beras dari daerah masih relatif stabil. Pedagang belum menjual beras Bulog.
Sebagai informasi pada April lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sembilan (9) kesalahan soal impor pangan di Kemendag. Temuan itu tercatat dapal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan tahun anggaran 2015 – Semester I 2017.
Tujuan dari pemeriksaan ialah menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi, dan daging sapi, kedelai serta garam.
Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP menilai, Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini telah optimal dalam mengelola anggaran. Ia memberi contoh beberapa komoditas pertanian mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara.
Indikator lainnya bisa dievaluasi dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai bentuk kesejahteraan. "Lalu menurunnya juga angka penduduk miskin di desa yang mayoritas adalah petani pekerjaannya," kata Fahmi.
Anggaran Kementan pada 2018 yang mencapai Rp 23,82 triliun, kata dia, sebagian besar dialokasikan untuk program Kementan, seperti target peningkatan produksi, penurunan angka kemiskan pedesaan, capaian ekspor dan lainnya.
