EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia akan menguasai 51 persen lebih saham PT Freeport Indonesia pada akhir tahun ini.

Hal ini disampaikannya setelah penandatanganan perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM oleh Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto pada Kamis (27/9) kemarin.

“Pada akhir tahun 2018 ini, Insyaallah Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia melalui holding industri pertambangan kita, PT INALUM (Persero),” kata Jokowi melalui akun Facebook-nya, dikutip dari laman Setkab, Jumat (28/9).

Jokowi menjelaskan, sejumlah perjanjian lanjutan dari Head of Agreement (HoA) telah ditandangani oleh Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi G. Sadikin, dan Presiden Freeport McMoran Inc (FCX) Richard Adkerson, kemarin. Perjanjian yang diteken itu yakni Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia, dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

“Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI,” tambahnya.

Perubahan kepemilikan saham ini, lanjut Presiden, akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoran diselesaikan sebelum akhir tahun 2018. “Saya memastikan seluruh proses menyangkut divestasi saham Freeport ini dilakukan secara transparan,” tegas Jokowi.

Baca juga, Manajemen PTFI akan Dijalankan oleh Inalum dan Freeport.

Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, Presiden Jokowi meyakini, Freeport akan memberi kontribusi kepada negara yang lebih besar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI) dari Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto ini bukanlah proses yang mudah.

“Saya ingin sampaikan bahwa seluruh proses ini adalah proses yang luar biasa bagi RI di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta kami para menteri untuk menegosiasikan atas nama pemerintah Indonesia,” kata Sri Mulyani melalui akun facebook miliknya yang diunggah pada Kamis (27/9) malam.