EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membentuk suatu pooling fund dari anggaran pemerintah pusat yang akan digunakan untuk dana darurat bencana.
"Sekarang dengan pola yang semakin kita lihat, kita sedang memikirkan mekanisme adanya pooling fund, selain dana cadangan kedaruratan yang kita pegang di Kementerian Keuangan, mungkin kita akan mulai ciptakan suatu pooling fund," kata Sri Mulyani kepada pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (2/10).
Pooling Fund nantinya bisa diakses pemerintah-pemerintah daerah dengan anggaran dari pemerintah pusat yang dikumpulkan dan ditata kelola menyangkut masalah bencana. Dengan begitu, kata dia, kalau suatu daerah terkena bencana dengan skala tertentu dan jumlah korban tertentu dengan tingkat kerusakan tertentu mereka akan langsung mendapatkan tambahan anggaran.
"Itu yang sedang kami sekarang finalkan, kita pikirkan, kita mulai perkenalkan di 2019. Ini akan cikal bakal bagi kita untuk melakukan apa yang disebut katastrofik, dana katastrofik yang bisa diakses oleh pemerintah daerah," katanya.
Hal itu, kata dia, telah dilakukan oleh banyak negara lain seperti yang terjadi di negara Meksiko dan negara-negara di kawasan Karibia yang kerap mengalami bencana termasuk angin topan dan tsunami. "Tapi tingkat risikonya sangat intens, jadi kita akan belajar bagaimana mendesain pendanaan itu," katanya.
Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji asuransi dari barang-barang milik pemerintah yang sebagaimana terjadi di Lombok dan Palu rusak akibat bencana.
"Kita mulai akan melakukannya di 2019, Kementerian Keuangan sudah bicara dengan industri asuransi di dalam negeri dan kapasitas mereka dan mungkin kita akan bicara dengan industri asuransi di tingkat global karena mungkin kalau dari sisi industri asuransi dalam negeri saja kapasitas mengabsorb risiko terlalu besar," katanya.
Menurut dia, hal itu adalah berbagai inovasi yang akan dicoba untuk dimatangkan dan sebagian akan diumumkan dalam pertemuan IMF-WB Annual Meeting di Bali.
"Tapi ini semua kita matangkan untuk terus meningkatkan kemampuan kita secara fiskal mengelola risiko yang berasal dari bencana alam," katanya.
