EKBIS.CO, MANOKWARI -- Tantangan dalam mengembangkan perekonomian saat ini adalah membangun perekonomian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga hutan adat. Banyak pihak menilai menumbuhkan ekonomi kerap mengorbankan hutan dan tidak menjaga kelestarian.
Namun menurut Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pengembangan perekonomian wilayah ternyata tidak melulu harus merusak hutan adat. Berkaca pada wilayah Kulonprogo misalnya, Wiratno menjelaskan disana, meski tetap melestarikan hutan namun perekonomian masyarakat disana tetap tumbuh.
"Ekomoni kreatif itu menjadi salah satu contoh penguatan ekonomi tanpa harus merusak hutan. Disana, hanya bermodal menyiapkan spot foto. Tapi penghasilannya bisa sampai 5 miliar per tahun," ujar Wiratno di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (8/10)
Ia menilai, Papua Barat sebagai salah satu wilayah yang mempunyai hutan dan sumberdaya alam yang memadai semestinya juga mencontoh praktik praktik ekonomi kreatif ini. Wiratno menjelaskan, dalam mempertahankan kelestarian lingkungan, namun juga meningkatkan perekonomian masyarakat maka visi untuk menjaga kelestarian tetap akan terjaga.
Apalagi kata Wiratno, potensi hasil kebun dan potensi hasil hutan berupa obat obatan khas juga bisa menjadi modal untuk membangun perekonomian rakyat. Wiratno menjelaskan beberapa penilitian menunjukan ada 19 ribu hektar luar hutan adat yang didalamnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan.
"Yang lain adalah hutan sebagia sumber obat obatan modern. Ini yang harus dikembangkan mikroba, antioksidan," ujar Wiratno.
Dalam hal ini, kata Wiratno perlu ada sinergi baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga awarness dari masyarakat sekitar. Ia menilai prinsip dasar pembangunan di Papua Barat harus berangkat dari aspirasi masyarakat, agar pembangunan bisa juga secara paralel mengangkat taraf hidup masyarakat.
"Ini tantangan buat semua, bagaimana menyeimbangkan ini. Memastikan bahwa masyarakat itu didengar aspirasinya. Pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Juga didukung oleh science yang hebat. Jadi, semua penentuan kebijakan bisa ditentukan," ujar Wiratno.
