EKBIS.CO, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) meminta perbankan agar tidak mempersulit petani dalam mengakses KUR. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Barat butuh upaya percepatan yang serius. Diambil dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR di Sumbar hingga Agustus 2018 baru Rp 2,7 triliun.
Hingga akhir tahun, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluan KUR bisa menyentuh Rp 4,45 triliun. Selama ini ganjalan terberat penyaluran KUR bagi petani adalah sempitnya opsi agunan yang bisa digunakan. Ia meminta OJK agar memberi kelonggaran bagi petani dalam mengakses KUR ke perbankan.
Permintaan IP soal kelonggaran pengajuan KUR bukan tanpa alasan. Pemprov mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatra Barat paling banyak disumbang oleh sektor pertanian, yakni 23,8 persen pada 2018 ini. Angka ini masih lebih tinggi dibanding sektor jasa dan industri.
"Jadi kita harus yakini bahwa peran petani sangat besar. Sektor tenaga kerja juga. Lebih dari 40 persen tenaga kerja di Sumbar pun ada di sektor pertanian," kata IP saat membuka Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu dengan Nagari Mandiri Pangan di Agam, Kamis (18/10).
IP menyampaikan sektor pertanian di Indonesia, termasuk di Sumatra Barat, juga memberikan situasi yang ironis. Meski begitu banyak orang bergantung dan bekerja di sektor ini, namun angka kemiskinan juga banyak disumbangkan oleh pekerja sektor pertanian.
Artinya, lanjut IP, perbankan harus punya peran dalam mempermudah penyaluran KUR. Ketika petani mudah mendapat pembiayaan, lanjutnya, maka ekonomi mereka juga ikut terangkat.
"KUR juga menghindarkan petani dari rentenir. Petani lebih suka rentenir karena syaratnya mudah. Tapi bunga mereka bisa ratusan kali lipat dari KUR," kata IP.
IP mengingatkan perbankan untuk tidak bersikap abai terkait nasib petani yang banyak terjerat rentenir. Menurutnya, syarat pengajuan KUR yang ribet membuat petani lari kepada rentenir untuk mendapat pembiayaan. Hal itu justru membuat petani terperangkap dalam bunga pinjaman yang melangit.
"Saya minta perbankan jangan persulit petani yang ingin mengambil KUR atau pinjaman lain untuk modal pertanian mereka," kata IP.
