EKBIS.CO, JAKARTA -- Indonesia dan Belanda fokus kerja sama bidang keairan. Isu yang menjadi perhatian bersama diantaranya adalah perlindungan terhadap muara sungai dari kombinasi permasalahan kenaikan muka air laut, penurunan tanah dan cuaca ekstrim yang berdampak pada rawannya terjadi banjir.
Pada tahun 2015 telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Phase IV antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda yang berlaku selama lima tahun sebagai payung untuk kerjasama yang lebih teknis.
Untuk memastikan MoU dapat dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Joint Steering Committee (JSC) atau Sekretariat Bersama, untuk mengetahui capaian, kendala dan tindak lanjutnya. Selain itu juga dilakukan pertemuan tahunan JSC yang dihadiri oleh masing-masing Sekretaris Jenderal Kementerian kedua negara dengan lokasi salin bergantian. Pada 13-14 November 2018, pertemuan JSC diselenggarakan di The Hag, Belanda.
Evaluasi dilakukan oleh tiga working group (WG) yang membahas tiga topik berbeda yakni Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi (WG 1), Ketersediaan Air Untuk Pangan dan Ekosistem (WG 2) dan Ketersediaan Air dan Sanitasi (WG 3).
Dari pembahasan masing-masing WG, hasilnya disampaikan pada pertemuan pleno . Terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi yakni pembangunan tanggul laut Jakarta dimana sebagian yakni 4,5 Km telah dikerjakan. Kemudian terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2019 yakni Semarang Water Management & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation.
“Dalam pertemuan JSC kali ini, disamping melakukan evaluasi pelaksanaan MoU juga dibahas mengenai persiapan perpanjangan MoU. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya lebih fokus pada proyek-proyek dengan tingkat implementasi tinggi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Indonesia,” kata Sekjen PUPR Anita Firmanti selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan JSC Indonesia-Belanda.
Kedua negara juga sepakat untuk melakukan studi bersama menggali peluang pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema availability payment yang bekerjasama dengan multilateral development partner, climate fund, investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Disamping itu terdapat komponen penguatan kapasitas personil dalam setiap proyek kerjasama agar terjadi alih pengetahuan kepada para insinyur Indonesia.
“Inovasi pembiayaan infrastruktur terus kita dorong dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah. Salah satu upaya Kementerian PUPR dari sisi kelembagaan adalah membentuk direktorat baru pada tahun 2019 yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur. Diharapkan dapat mengakselerasi kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat,” kata Anita.
Sebagaimana diketahui pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diantaranya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta. Kegiatan NCICD merupakan kerjasama tiga negara yakni Pemerintah Indonesia, Belanda dan Korea Selatan.
Untuk tahap awal, NCICD akan difokuskan pada fase darurat yakni pembangunan tanggul laut sepanjang 20,1 Km yang menjadi titik kritis rawan banjir dan banjir rob. Pembangunan tanggul fase darurat tersebut ditargetkan selesai tahun 2019, dengan pembagian tugas yakni tanggul sepanjang 4,5 Km dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
Sebagian tanggul yakni 4,5 Km yang sudah selesai berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada Juni 2018 sepanjang 2,2 Km dan di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan pada Agustus 2018 sepanjang 2,3 Km.
