EKBIS.CO, JAKARTA -- Berbagai upaya dan kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk bisa menggenjot target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025 mendatang. Hanya saja, beberapa pihak menilai keberpihakan pemerintah masih besar terhadap energi fosil.

Hal ini terlihat dari aturan yang lebih banyak mempermudah akses investasi energi fosil dibandingkan EBT. Ketua Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA) Yohanes Bambang Sumaryo mengatakan yang diinginkan asosiasi yakni kesetaraan.

Ia menuturkan, meski pemerintah telah mendorong pengembangan EBT namun tidak dipungkiri dalam kenyataannya fosil masih dijadikan primadona. Yohanes mencontohkan dalam aturan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 menjelaskan terkait pemanfaatan EBT untuk listrik, dalam aturan tersebut diatur bahwa BPP listrik dari EBT tidak boleh dari 85 persen dari BPP PLN.

"Yang diinginkan oleh pelaku adalah kesetaraan. Saat ini regulasi kita kenyataannya masih menganakemaskan energi fosil dengan berbagai subsidi, insentif dan lain sebagainya. Sementara EBT nggak boleh lebih dari 85 persen," ujar Yohanes di Hotel Ayana Midplaza, Rabu (21/11).

Hal ini kemudian memaksa para investor harus menjual listrik dengan harga murah, padahal tak bisa dipungkiri modal untuk bisa memproduksi listrik dari EBT membutuhkan investasi yang besar. Apabila dihitung, maka investor harus menjual listrik paling tidak 9 dolar AS per kwh.

"Padahal apabila menggunakan patokan harga 15 dolar per kwh dianggap sudah lebih hemat ketimbang harus membeli diesel seharga 20 dolar AS per kwh," ujar Yohanes.

Ia menilai pemerintah perlu mempermudah akses perizinan dan regulasi yang mendukung peningkatan investasi energi baru. Ia mengatakan dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung maka target bauran energi bisa lebih mudah tercapai.

"Regulasi yang ada kurang begitu mendorong, harusnya kalau kita tahu itu lebih murah replace saja dari diesel. Berilah ruang gerak yang setara untuk EBT diterima ke sistem kelistrikan kita," ujar Yohanes.