EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Indra Karya (Persero) menjadi salah satu calon anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur. Setelah nantinya resmi menjadi aggota holding. Indra Karya sudah memastikan bagaimana kelangsungan bisnis yang dijalani nanti.
Direktur Utama Indra Karya Milfan Rantawi mengatakan saat ini sudah melakukan pembicaraan dengan calon induk holding PT Hutama Karya (Persero) dan anggota lainnya. "Kami sudah membicarakan tentang bisnis kami mulai dari consultant engineering, hingga bisnis air minum kami, dan tidak ada masalah," kata Milfan di Ruang Media Kementerian BUMN, Kamis (22/11).
Artinya, kata dia, kemungkinan tidak akan ada perubahan dalam menjalankan binis yang saat ini Indra Karya lakukan. Menurut Milfan, selama ini Indra Karya setiap kali memiliki kebutuhan selalu melaporkan kepda Kementerian BUMN.
Begitu juga nantinya jika Indra Karya resmi menjadi anggota holding infrastruktur. "Karena kita mau holding selalu melibatkan semua calon anggota holding dan nanti tetap akan jalan masing-masing," tutur Milfan.
Sementara itu, Milfan menilai dari segi aset untuk holding infrastruktur akan mengalami peningkatan. Hanya saja menurut Milfan hal tersebut belum tentu terjadi untuk Indra Karya sendiri.
"Kalau Indra Karya tetap segini-segini saja. Nanti yang dilihat holding-nya," tutur Milfan.
Di sisi lain, Milfan menilai untuk membangun proyek besar seperti jalan tol di Indonesia memang memerlukan adanya holding infrastruktur. Pembentukan holding akan mempermudah perolehan dana yang cukup besar untuk menyasar mega proyek.
Kementerian BUMN rencananya akan meresmikan holding infrastruktur pada Desember 2018. Hal itu bersamaan dengan pembentukan holding perumahan dan pengembangan kawasan.
Perusahaan BUMN yang menjadi anggota holding infrastruktur yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero). PT Hutama Karya (persero) akan menjadi induk perusahaan untuk holding infrastruktur. Direktur Hutama Karya Bintang Perbowo memastikan holding infrastruktur tidak akan mematikan perusahaan yang mengambil proyek di daerah.
Bintang mengatakan pada dasarnya BUMN konstruksi sama sekali tidak boleh mengambil proyek yang nilainya di bawah Rp 100 miliar. “Nggak ada proyek yang porsinya lebih kecil. Kami mencoba membangun dengan tender yang besar,” kata Bintang, Kamis (16/11).
Baca juga, Pabrik Air Minum Indra Karya Rampung Maret 2019
