EKBIS.CO, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar lending kredit perbankan bisa disalurkan untuk sektor pertanian. Soekarwo meyakini, jika usulan tersebut bisa direalisasikan, maka perekonomian masyarakat bisa semakin meningkat.
"Dengan dilakukannya lending kredit di sektor pertanian, maka bisa mendorong perekonomian kita," ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo, Kamis (29/11).
Soekarwo berpendapat, lending kredit perbankan terhadap sektor pertanian masih kecil. Lending kredit perbankan ke sektor pertanian saat ini hanya 8,23 persen. Artinya, pihak perbankan masih menganggap sektor pertanian memiliki risiko tinggi.
Maka dari itu, Soekarwo mengusulkan agar pemerintah harus melakukan intervensi pada sektor pertanian melalui asuransi (insurance) lending kredit. Karena menurutnya, masih belum ada asuransi kredit yang diberikan pemerintah di sektor pertanian. Menurutnya, jika tidak ada langkah intervensi, maka petani akan sulit berkembang.
"Produksi, pembiayaan dan pasar harus diintervensi oleh pemerintah. Kalau tidak ada intervensi pemerintah terhadap pertanian, artinya liberalisasi berjalan mulus di Indonesia," ujarnya.
Pakde Karwo kemudian menyampaikan contoh bentuk intervensi yang bisa dilakukan Pemprov Jatim di sektor pertanian. Intervensi tersebut yakni dengan mendirikan Bank UMKM Jatim yang memberikan kredit pada pertanian dan UMKM, serta Jamkrida yang memberikan jaminan.
"Sektor pertanian Jatim mampu memberikan kontribusinya sebesar 12,8 persen terhadap PDRB Jatim tahun 2017 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33 persen," katanya.
Pakde Karwo pun menargetkan pada pertumbuhan ekonomi Jatim di 2019 mendatang bisa mencapai 5,6 persen. Target tersebut dapat tercapai jika konsumsi stabil. Yakni ditopang oleh akomodasi dan makanan minuman, serta peningkatan investasi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menyatakan, BI siap membantu perkembangan perekonomian di Jatim. Terlebih menurutnya sistem keuangan Jatim masih stabil dan terjaga berdasarkan regional financial.
Ia pun berharap, pengolahan gabah menjadi beras dilakukan di daerah yang memproduksinya. "Sehingga diharapkan nilai tambahnya diperoleh di daerah tersebut, serta dapat meningkatkan pendapatan petani," ujar Difi.
