EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih pernghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/11).
Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan yang mewakili Menteri Pertanian saat menerima penghargaan mengatakan, komitmen Kementan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus di dorong di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita yakni mewujudkan pemerintahan bersih, efektif dan demokratis yang harus dijalankan dengan dengan sepenuh hati.
"Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian, dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian interen di setiap unit," ujar Justan.
Justan menambahkan, Kementan juga berkomitmen memastikan lumbung pangan dunia dan semua program diarahkan untuk mendukung visi tersebut. Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan, menurut Justan, juga membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.
"Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja," tegas Justan.
Justan mengutip pernyataan Menteri Pertanian mengenai 1.295 pegawai yang menjalani mutasi dan demosi sejak 2014. Bahkan ada diantaranya yang dipecat karena terbukti melanggar hukum. Mentan juga tak segan memblacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara. Dalam memberantas mafia, Mentan juga menyatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum, dan yang ditetapkan tersangka kurang lebih 400 orang.
Justan menegaskan, pada prinsipnya Kementan membuka pintu untuk KPK membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya. "Bahkan Menteri Amran, secara praktek sejak awal kepemimpinannya, menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi," ujar Justan.
Selain penghargaan dari KPK, Kementan juga sudah mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016, dan berhasil dipertahankan di 2017. Status yand ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan yang pertama sejak 10 tahun penilaian oleh KPK, dan menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporannkeuangan.
Kementan menjadi satu dari tiga penerima penghargaan tersebut sekalin Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sebuah apresiasi yang sangat konstruktif dalam menjaga semangat, mengingat saat ini ada 34 kementerian yang juga berusaha memberantas korupsi.
