EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap restrukturisasi perusahaan Merpati Airlines bisa segera diselesaikan. Sehingga, di tahun ini Merpati bisa kembali mengudara guna membantu masyarakat dalam menjangkau wilayah terluar dan terdalam. Khususnya, di kawasan Indonesia Timur yang merupakan basis kekuatan dan keunggulan Merpati.
"Dengan jumlah penduduk mencapai 266 juta dan pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, secara otomatis membuat kebutuhan transportasi penerbangan menjadi meningkat. Pergerakan warga dari satu daerah ke daerah lain sudah menjadi kebutuhan," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (15/1).
Pada akhir Januari 2019 ini Komite Privatisasi Merpati yang terdiri atas Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menyelesaikan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses privatisasi Merpati. Setelah itu, pembahasannya akan masuk ke Komisi VI DPR RI.
Bamsoet mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsi kedewanan, melalui Komisi VI, DPR RI akan membedah kembali berbagai kajian yang sudah dilakukan pemerintah. "Fokus kita adalah dengan kembali mengudara, Merpati harus mampu membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan investasi, menambah penerimaan pajak ke negara, sehingga bisa berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional," terang Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menilai, dengan kembalinya Merpati bisa menciptakan iklim persaingan di dunia penerbangan menjadi semakin positif. Masing-masing operator maskapai penerbangan akan dituntut lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
"Sudah ada investor yang siap menyuntikan Rp 6,4 triliyun ke tubuh Merpati. Ini harus disambut positif, karena menghidupkan kembali perusahaan yang sempat sekarat tidaklah mudah. Menggunakan pesawat buatan Rusia, MC 21, Merpati akan menyemarakan industri penerbangan Tanah Air yang sudah dikuasai Boeing dan Airbus. Semakin banyak konsumen memiliki pilihan, semakin baik bagi iklim usaha," tutup Bamsoet.
