EKBIS.CO, JAKARTA -- Warga Desa Long Ampung dan sekitarnya kini tidak harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan ribu untuk mendapatkan BBM per liternya. Menteri Energi Sumber Daya Mineral didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Infrastruktur Migas, Direktur BBM BPH Migas, Gubernur Kalimantan Utara dan Komisi VII DPR RI meresmikan SPBU Kompak BBM Satu Harga secara simbolis di Kampung Enam Tarakan.
SPBU Kompak bernomor 66.775.004 ini berada di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dan merupakan SPBU ke-7 BBM Satu Harga yang ditargetkan kepada Pertamina untuk Kalimantan Utara. Titik BBM Satu harga lainnya yang sudah terealisasi di Kalimantan Utara yaitu empat di Kabupaten Nunukan, satu di Kabupaten Bulungan, dan satu di Kabupaten Malinau dengan total 27 titik yang sudah terealisasi di wilayah Kalimantan.
Communication and CSR Region Manager Kalimantan Yudi Nugraha menyatakan, peresmian BBM Satu Harga di Malinau, Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk mewujudkan keadilan energi dengan terus mendistribusikan BBM ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
"Kami berharap dengan adanya lembaga penyalur ini dapat mendorong perekonomian masyarakat Long Ampung menjadi lebih baik," kata Yudi.
Sebelum adanya SPBU di Desa Long Ampung, warga Desa membeli premium dan solar dengan harga Rp 35 ribu per liter bahkan jika musim penghujan, warga harus merogoh kocek dua hingga tiga kali lipat sebesar Rp 70 ribu hingga Rp 100 ribu per liternya. Warga pun mendapatkan BBM tersebut dari Melak, Kalimantan Timur. Sekarang, warga Desa setempat dan sekitar Long Ampung sudah dapat menikmati harga yang sama yaitu Premium Rp 6.450/liter dan solar Rp 5.150/liter.
Pertamina sebagai pelaksana tugas dari Pemerintah dalam mendukung upaya pemerataan biaya di seluruh Indonesia termasuk Satu Harga untuk BBM terus berupaya optimal dalam merealisasikannya. SPBU Kompak ini menyediakan produk dengan alokasi premium 50 ribu liter dan solar 36 ribu liter.
Pemerataan harga BBM memberikan pengaruh besar bagi perekonomian warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, tidak hanya dengan mudahnya mendapatkan bahan bakar tetapi, juga berpengaruh signifikan untuk aktifitas sehari-hari dan warga bisa mengalihkan pengeluarannya untuk kebutuhan lain.
Distribusi BBM ke titik SPBU juga penuh dengan perjuangan. Distribusi BBM memakan waktu 3 hari 2 malam, dimulai dari pengangkutan menggunakan Mobil Tangki ke Pelabuhan Melak dari Terminal BBM Samarinda lebih kurang 8 jam perjalanan. Kemudian, dipindahkan ke Landing Craft Tank (LCT) menuju Desa Long Bagun sekitar 4 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Long Bagun, BBM tersebut dipindahkan menggunakan mobil double gardan ± 10 unit dengan per unitnya membawa BBM 1000 liter (5 drum). Mobil tersebut menuju Desa Long Ampung selama lebih kurang 14 jam.
Distribusi BBM secara regular dua hingga tiga hari hari sekali dan sangat tergantung dari tinggi rendahnya debit air sungai. Apabila hujan, penyaluran terhambat karena tidak bisa dilalui.
Gubernur Kalimantan Utara melalui sambutannya pada acara peresmian menyatakan apresiasinya kepada Pertamina yang telah mewujudkan program BBM 1 Harga di Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau.
“Warga Desa Long Ampung berbahagia dan bersyukur bahwa Bahan bakar minyak bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau. Keadilan energi terwujud berkat Pertamina dan semoga penyaluran BBM berjalan dengan lancar,” ungkap Irianto Lambrie.
Lembaga Penyalur ini merupakan salah satu dari 124 titik BBM Satu Harga yang telah dioperasikan Pertamina di seluruh wilayah 3T di Indonesia. Sesuai Roadmap awal, hingga akhir tahun 2019 Pertamina akan membangun 150 titik BBM Satu Harga. Namun berdasarkan Surat Kepala Badan Hilir (BPH) Migas No 167/Ka BPH/2019 tanggal 21 Januari 2019, target akhir bertambah menjadi 160 titik.
BBM Satu Harga yang sudah beroperasi hingga saat ini tersebar di seluruh wilayah 3T mulai dari Pulau Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Titik BBM Satu Harga terbanyak berada di Papua sebanyak 28 titik, Kalimantan (28 titik), Sumatera (24 titik), Nusa Tenggara (16 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik) dan Jawa – Bali (4 titik).
