EKBIS.CO, MATARAM -- Kementerian Koperasi dan UKM membantu pemulihan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bencana tsunami likuifasi dan gempa bumi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik mengatakan, restrukturisasi usaha bagi Koperasi dan UMKM merupakan hal penting dalam upaya menjaga stabilitas kinerja Koperasi dan UMKM.
"Oleh karena itu kami secara bertahap terus melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia," katanya.
Kemenkop UKM akan memberikan bantuan pemerintah (Banpem) senilai Rp 4,5 juta kepada 150 UMK dan Penerapan Early Warning System (EWS ) serta pelatihan vocational kepada 80 orang di Lombok Tengah.
Ia menjelaskan, restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan oleh Koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha atau usaha yang terkena bencana alam.
"Namun, restrukturisasi harus dilakukan terus-menerus agar kinerja Koperasi dan UMKM lebih baik sehingga dapat meraih peluang dalam setiap persaingan," ujarnya.
Dengan adanya sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini diharapkan KUMKM dapat meningkatkan performa kinerja usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sekaligus menata kembali aspek usaha yang tidak efisien, sehingga kinerja usahanya makin baik dan dapat terus unggul dalam era pasar bebas ini.
Sementara itu di Sulteng, tercatat ada lima kabupaten terdampak bencana tsunami, gempa bumi dan likuifasi yaitu di wilayah kabupaten/ kota yakni Palu, Sigi, Parigi, Parigi Moutong dan Donggala. Dari lima kabupaten/ kota tersebut yang dinilai kerusakannya paling parah adalah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Program Bantuan Modal Usaha direncanakan akan diberikan kepada sebanyak 150 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiga kabupaten/ kota tersebut. Masing-masing kabupaten/ kota akan mendapatkan alokasi 50 PUMK dengan dana yang diterima untuk masing-masing PUMK senilai maksimal Rp 5 juta.
Kemenkop UKM terus berupaya agar usaha mikro dan kecil dapat kembali menjalankan usahanya pascabencana. Berbagai aktivitas kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya memfasilitasi restrukturusasi kredit dengan melibatkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, Kementerian Kpordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hingga 29 Januari 2019, data KUMKM yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah mencapai 100.910 unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp 8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp 5.150,5 triliun. Dana ini bersumber dari 13 perbankan dan satu lembaga keuangan. Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan adalah jumlah UMKM sebanyak 22.325 unit dengan jumlah plafon sebesar Rp 3.498,5 triliun dan outstanding sebesar Rp 2.672,6 triliun.
Menurutnya, upaya penanggulangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdampak bencana yang terjadi di Indonesia belum optimal. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir.
"Di samping lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana," kata dia.
