EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali meresmikan 5.120 sambungan rumah (SR) jargas di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemerintah berkomitmen akan terus mengupayakan pemberian akses energi yang lebih mudah, murah dan lebih ramah terhadap lingkungan bagi masyarakat.
“Tujuan Pemerintah membangun jaringan gas untuk rumah tangga adalah, pertama untuk menyediakan energi atau bahan bakar yang bisa digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Jadi kalau membeli elpiji tabung elpiji 3 kg atau yang 5 kg, atau yang 12 kg itu kadang kalau malam habis dan tokonya tutup juga tidak bisa (memasak), kalau (pakai jargas) ini bisa, jadi setiap saat itu ada,” ujar Jonan mengawali sambutannya saat sesaat sebelum meresmikan Jargas di Kabupaten Bogor, Rabu (27/2).
Tujuan yang kedua membangun jargas adalah memberikan sumber energi yang lebih murah untuk masyarakat.
“Menggunakan tabung elpiji 3 kg yang harganya lebih murah, beda mungkin sekitar 20 persen, atau penghematannya tergantung besar kecilnya pemakaiannya, mungkin bisa Rp 20 ribu, Rp 30 ribu per bulan, tapi kalau menggunakan LPG yang non subsidi bedanya bisa Rp 100 ribu per bulan, jadi ini menurut saya lebih hemat,” papar Jonan.
"Tujuan selanjutnya atau yang ketiga adalah mengurangi impor penggunaan LPG," ujar Jonan menambahkan.
Pembangunan Jargas untuk Kabupaten Bogor ini merupakan kali kedua, dimana yang pertama diberikan pada tahun 2012 yang telah dibangun 4.000 SR. Selanjutnya, dengan dana APBN tahun 2018, Pemerintah menugaskan PT PGN untuk membangun jargas di Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede, yang meliputi Puri Nirwana 3 (1.268 SR), Gaperi (1.636 SR), Bojong Gede Baru (928 SR), Puspa Raya (550 SR), dan Sukahati (738 SR). Dengan demikian, saat ini sebanyak 9.120 rumah tangga di wilayah ini telah teraliri gas bumi.
Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di Provinsi Jawa Barat cukup berkembang dengan pesat, karena jaringan pipa gas yang cukup bagus serta dukungan pemerintah daerah yang sangat besar. Pada tahap pengoperasian, PGN akan memanfaatkan sumber gas berasal dari PT Pertamina EP, dengan volume mencapai 0,2 MMSCFD.
Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih kepada Menteri ESDM beserta jajaran, termasuk Perusahaan Gas Negara (PGN) yang telah mewujudkan keinginan masyarakat Bogor.
“Terima Kasih kepada jajaran Kementerian ESDM dan PGN yang telah merealisasikan keinginan masyarkat Bogor terkait dengan jaringan gas untuk rumah tangga. Dengan adanya jaringan ini tentunya potensial meningkatkan peluang masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan berkualitas, mengingat hal tersebut memberikan solusi terhadap pentingnya penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan aman,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanuddin.
Burhanuddin berharap masyarakat penerima manfaat jargas dapat menjaga infrtastruktur jaringan gas untuk rumah tangga ini agar pemanfaatannya dapat lebih lama. “Mengingat jaringan City Gas ini adalah milik negara dan masuk dalam kategori objek vital, saya minta agar seluruh warga masyarakat turut menjaga keberadaannya. Laporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada yang rusak,” ujar Burhanuddin.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pemerintah dan PGN bahu membahu melakukan perluasan pembangunan Jargas. PGN perampungan Jargas wilayah Bogor sesuai target pekerjaan yang dimulai sejak bulan Mei 2018. Ke depan, ungkap Dilo, kian banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan Jargas.
“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” ungkap Dilo
Hingga tahun 2018, jaringan gas kota yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai hampir 90 ribu SR, melalui penugasan kepada PT Pertamina dan PT PGN. Selain itu terdapat 523 SR yang dibangun menggunakan dana investasi PT PGN.
Sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota.
