EKBIS.CO, JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti meminta pemerintah mengoptimalkan peranan pendidikan vokasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki literasi digital memadai. Khususnya dalam rangka mengembangkan ekonomi digital di Indonesia

Ia mengatakan, mengoptimalkan pendidikan vokasi membutuhkan kerjasama banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan juga industri. "Sinergi keduanya diharapkan bisa membuat kurikulum dan pengajaran yang diterapkan menjadi tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan industri," kata Indra dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (13/3).

Indra menambahkan, pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi potensi daerahnya. Tujuannya, agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kurikulum dan industri yang ada di daerah tersebut.

Indra menjelaskan, pemerintah daerah juga sebaiknya memiliki perencanaan matang untuk pengembangan ekonomi digital yang diharapkan mampu menyentuh semua sektor. Perencanaan secara komprehensif ini guna mendukung kegiatan praktek para siswa.

Akan tetapi Indra mengakui, pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktek dan juga laboratorium. "Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industri," katanya.  

Idealnya, SMK memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan alat atau teknologi terbaru untuk memudahkan mereka melakukan workshop. Workshop akan sangat membantu mereka untuk bisa mempraktekkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Indra mengatakan, pendidikan vokasi juga seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

Terlepas dari itu, pemerintah juga jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. "Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri," katanya.

Selain itu, Indra mengatakan, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik.

Indra menekankan, pemerintah daerah menjadi pihak yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti itu. "Sebab, mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya," ucapnya.