EKBIS.CO, Laporan wartawan Republika.co.id Erik Purnama Putra, dari Brussels, Belgia
BRUSSELS -- Indonesia bersama Pemerintah Malaysia dan Kolombia hadir di Brussel, Belgia melawan tindakan diskriminasi Uni Eropa soal sawit. Adapun Kolombia hadir sebagai observer, lantaran juga menahbiskan diri sebagai produsen kelapa sawit terbesar di belahan Amerika.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persahabatan jangka panjang antara Indonesia dan Eropa selama ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Darmin tidak ingin masalah kelapa sawit mengganggu jalinan kedua negara yang sudah harmonis.
Darmin menuturkan, masalah kelapa sawit yang dianggap pemicu perubahan alih fungsi lahan hutan, berisiko tinggi, dan komoditas yang tidak berkelanjutan, sudah diselesaikan saat bertemu delegasi Uni Eropa pada 13 Maret 2019. Kalau Uni Eropa masih tetap mempermasalahkan produk kelapa sawit, pihaknya menganggap ada tindakan ketidakadilan yang sedang ditunjukkan mereka.
"Ini diskriminasi, tidak adil, dan standar ganda," kata Darmin merujuk Delegated Act yang dikeluarkan Uni Eropa saat konferensi pers di Kota Brussels, Senin (8/4) malam setempat.
Darmin didampingi Dubes Indonesia untuk Belgia Yuri Octavian Thamrin, Sekjen Kementerian Industri Utama (MPI) Malaysia Dato’ Tan Yew Chong, dan Duta Besar Kolombia di Brussel Felipe Garcia Echeverri.
Darmin memimpin Delegasi RI (Delri) dalam lawatan resmi ke Brussels, Belgia pada Senin dan Selasa (8-9/4). Selama dua hari kunjungannya, para delegasi melakukan pertemuan dengan Komisi, Parlemen, dan Dewan Eropa, serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa.
Dalam kunjungan inu, Darmin ingin merespon sikap Indonesia atas kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang mengklasifikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi atau Indirect Land Use Change (ILUC). Diketahui, kebijakan tersebut kini telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II.
Darmin mengatakan, Indonesia dan Malaysia tergabung dalam joint mission untuk melawan sikap yang ditunjukkan Uni Eropa terkait rencana boikot produk kelapa sawit. Dia pun berharap, Parlemen Uni Eropa untuk menarik Delegated Act dan kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi bersama masalah kelapa sawit.
"Baik Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia telah mengirim surat bersama kepada Presiden dan Parlemen Uni Eropa, yang menyatakan kekecewaan kami terhadap peraturan itu. Kami percaya ada dialog yang lebih konstruktif demi keberlanjutan minyak sawit dalam perspektif mencapai tujuan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dan negara penghasil kelapa sawit lainnya tentu berharap ada konsistensi (aturan dari Uni Eropa)," kata Darmin.
Sekjen Kementerian Industri Utama (MPI) Malaysia, Dato’ Tan Yew Chong mengatakan, pihaknya bersama dengan Indonesia mendeklarasikan perang terhadap kebijakan Uni Eropa yang melarang penjualan produk kelapa sawit di Benua Biru. Selama ini, Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara produsen terbesar pertama dan kedua menguasai pasar sebesar 85 persen, dan diikuti Kolombia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar keempat di dunia,
Dato' Tan menegaskan, Malaysia sebenarnya senang-senang saja dengan kebijakan Uni Eropa, asalkan dibuat untuk kepentingan bersama. Dia juga ingin agar tidak ada kebijakan yang menghalangi produk turunan kelapa sawit asal Malaysia yang dilarang beredar di Eropa gara-gara kampanye tidak tepat.
"Kami menekankan kompetisi yang bebas jangan ada diskriminasi. Seeperti yang disebut Pak Darmin, ini kompetisi tidak sehat. Kita siap kooperatif dan kompetisi, kami ingin kompetisi yang sehat dan fair," kata Dato' Tan.
