EKBIS.CO, JAKARTA -- Pergerakan harga komoditas bawang putih di pasar tradisional tercatat terus mengalami kenaikan dari hari ke hari. Sementara, penugasan impor bawang putih oleh Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Perum Bulog tak kunjung dilaksanakan karena Kementerian Perdagangan belum mengeluarkan Persetujuan Impor.
Kisruh komoditas ini lantas menjadi perhatian publik karena harga bawang putih di dalam negeri makin tak terkendali. Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, pemerintah harus segera mencari jalan keluar untuk meredam gejolak harga bawang putih di dalam negeri. Dia mengatakan komoditas bawang putih belum bisa mengandalkan produksi dari dalam negeri.
Menurut Khudori, belum dikeluarkannya Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan kepada Bulog karena khawatir dinilai melakukan diskriminasi terhadap para importir swasta dalam negeri. Sebab, sebagaimana diketahui, para importir bawang putih saat ini diwajibkan menanam terlebih dahulu sebelum diberikan rekomendasi dan izin impor.
Sementara, penugasan impor yang diberikan kepada Bulog tidak disertai dengan kewajiban tanam. “Jadi saya melihat pemerintah merasa telah dinilai diskriminasi oleh para importir karena kebijakan itu,” ujar dia.
Khudori mengatakan, merujuk pada pernyataan Kementerian Perdagangan, saat ini para importir bawang putih masih memiliki stok di gudang sekitar 115 ribu ton. Stok tersebut cukup untuk kebutuhan nasional selama tiga bulan ke depan.
Khudori mengatakan pemerintah harus benar-benar memastikan stok bawang putih yang dimiliki importir jika tidak ingin membuka keran impor melalui Bulog. “Ini harus dipastikan dahulu dan itu harus terdistribusi dengan baik. Pemerintah juga harus sering menyampaikan ke publik supaya stok kita cukup,” ujar dia.
Dengan begitu, kata Khudori, situasi psikologis pasar setidaknya dapat lebih tenang. Di satu sisi, tenangnya pasar juga akan meminmalisasi spekulasi harga yang dapat membuat kenaikan harga menjadi liar tak terkendali.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mendesak Kementerian Perdagangan segera mengeluarkan Persetujuan Impor. Ia pun meminta pemerintah mengesampingkan kepentingan politik demi menjaga stabilisasi harga pangan dalam negeri.
