EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini berada pada kisaran 5,02 sampai 5,13 persen. Dengan demikian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga semester pertama 2019 mencapai 5,10 persen, meningkat dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu, yakni 5,07 persen. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal kedua berasal dari konsumsi di bulan Ramadhan dan Lebaran. "Juga ada pelaksanaan pemilu yang mendorong konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga)," ujarnya dalam konferensi pers mengenai kinerja APBN 2019 di kantornya, Jumat (21/6). 

Pada saat bersamaan, Suahasil menambahkan, pemerintah melihat potensi perlambatan pada pertumbuhan investasi di kuartal kedua. Sebab, terdapat pelaksanaan pemilu dan kampanye, di mana kebanyakan calon investor ataupun investor eksisting melakukan wait and see untuk menanamkan modal dan melakukan ekspansi. 

Tapi, Suahasil menuturkan, efek wait dan see tersebut diharapkan hanya terjadi pada April. "Mei dan Juni diharapkan ada gerakan melakukan investasi lagi," tuturnya. 

Pertumbuhan tersebut juga diperkuat oleh hasil assessment lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) yang menaikkan peringkat Indonesia dari BBB- ke BBB dengan outlook stable pada 31 Mei 2019. Peningkatan tersebut dicapai tanpa harus melalui peringkat BBB- outlook positive.

Sementara itu, Suahasil menilai, kondisi ekonomi Indonesia tetap terkendali di tengah turbulensi ekonomi dunia, dengan tingkat inflasi Mei 2019 sebesar 3,32 persen. Tingkat inflasi yang rendah tersebut diyakini akan menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, keberlanjutan fiskal tahun 2019 diharapkan tetap terjaga dengan realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp 127,45 triliun. Total tersebut merupakan 0,79 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Masih jauh di bawah ambang batas yang diamanatkan undang-undang yaitu tiga persen dari PDB," ujarnya. 

Sementara itu, keseimbangan primer pada Mei 2019 berada pada posisi negatif Rp 0,38 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Mei 2019 mencapai Rp 157,89 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp 159,63 triliun. Pembiayaan utang tersebut meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 186,04 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp 26,41 triliun. 

Untuk menjaga kondisi kas tetap aman, Sri memastikan pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan utang secara prudent dan produktif. Di antaranya dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

"Juga menjaga keseimbangan pengelolaan utang," katanya.