Senin 15 Jul 2019 16:05 WIB

DPR Imbau Kementan Tindak Importir tak Amanah

Petani bawang putih senang menyambut kehadiran Komisi IV DPR saat panen bawang putih.

Red: EH Ismail
Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi (memakai batik dan berkaca mata) memanen bawang putih di Sembalun Nusa Tenggara Barat
Foto: Setjen DPR
Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi (memakai batik dan berkaca mata) memanen bawang putih di Sembalun Nusa Tenggara Barat

EKBIS.CO,  LOMBOK — Sebanyak 96 persen bawang putih masih impor. Volumenya sebanyak 580 ribu ton atau setara dengan Rp 7 triliun. Sedangkan Indonesia punya lahan yang luas dan sejarah swasembada bawang putih

“Kita harus bisa memenuhi kebutuhan bawang putih sendiri. Impor tidak boleh berkepanjangan,” ujar Anggota Komisi IV DPR  Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya pada Senin (15/7).

Kehadiran Komisi 4 DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN disambut hangat masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Petani bawang putih senang menyambut kehadiran Komisi IV DPR saat panen bawang putih.

Dalam sambutannya, Wakil ketua Komisi 4 DPR-RI ini mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih tahun 2021. "Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari china, india dengan nilai impor mencapai 7 triliun rupiah. padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90 an" ungkap Viva prihatin. "Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus". 

Pria kelahiran Lamongan ini kembali menegaskan dukungan Komisi 4 DPR RI terhadap percepatan percapaian program swasembada agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan. Serta harga oleh oknum tertentu.

Kalau perlu, wajib tanam importir yang sekarang hanya 5 persen dinaikkan menjadi 10 persen. Syaratnya harus dengan benih berkualitas. “Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi  agar swasembada lekas terwujud," tegas Viva. 

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, viva setuju harus ada sanksi bagi importir yg wanprestasi. "Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan"  lanjutnya.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura telah membuat mapping ketersediaan benih. "Kami punya data panen, kapan, dimana, berapa ton, kapan siap tanam, dan data penangkarnya,” ujar dia. 

Sembalun sendiri ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih). Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman, mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani.

“Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT (Pengawas Benih Tanaman-red) untuk periksa patah dormansinya" terang Karman. 

Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih. Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. 

Potensi lahan mencapai 4 ribu hektar dengan 3 (tiga) kali musim tanam untuk bawang putih. Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Abadi menyebutkan di sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektar yang masuk kawasan TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani). Namun lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering. "Di Sembalun, puncak tanam bawang putih yaitu bulan Mei-Juli di lahan sawah. Air nya penuh, produksinya maksimal. 

Produktivitas rata-rata disini mencapai 12 ton per hektar" ditambahkan, dengan adanya pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektar, diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. "Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain" terang Abadi senang.

Anggota Komisi 4 dari Fraksi P3, Hassanudin turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Disinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi" rinci  Hassanudin. Pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan petani bawang putih agar makin sejahtera. Lanjutnya

Menanggapi keluhan petani penangkar sembalun  masalah okupasi benih, Komisi 4 DPR RI meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan BULOG untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Gak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani" ujar Hassanudin. Kendala lainnya yaitu air, Kementan sudah membangun 13 titik embung di wilayah Sembalun. Sukarman kembali mengingatkan Dinas untuk segera mengajukan bantuan sumur dangkal ke Kementan agar pengairan lebih optimal. "Dinas ajukan saja ke Kementan" tutup Karman.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement